News
Wakil NU Jadi Wakil Menteri Masih Dipertimbangkan
Guna memperkuatKabinet Indonesia Maju, pemerintah akan mengangkat sejumlah wakil menteri.
Anggara Pernando
Bergabung sebagai jurnalis Bisnis Indonesia Group sejak 2014. Meliput isu seputar asuransi, dana pensiun, leasing, ekonomi makro, moneter, perbankan, industri, dan pasar modal.Daftar artikel
News
Wapres Fokus Jadikan Indonesia Pusat Produksi Produk Halal
Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin fokus pada rencana kerja dalam mendorong Indonesia menjadi pengekspor produk halal.
News
Wapres Ma'ruf Amin Kembali Pakai Sarung Saat Hadiri Sidang Kabinet Perdana
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Sidang Kabinet Indonesia Maju perdana pada Kamis (24/10/2019). Kali ini, ia mengenakan busana yang biasa dipakainya, yakni sarung.
News
Ma'ruf Ucapkan Terimakasih pada Perdana Menteri Malaysia yang Menyaksikan Pelantikan
Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir terlihat hadir dalam pelantikan dirinya dan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober lalu.Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun mengucapkan terimakasih atas kehadirannya.
News
Di Tokyo, Ma'ruf Amin Minta Ini ke Malaysia
Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong XVI memintaMalaysia untuk secara bersama-sama melawan diskriminasi produk sawit yang dilakukan sejumlah negara.
News
Istana Sibuk Persiapan Penguman Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang
Hari pertama mulai bekerja sebagai Wakil Presiden RI, Senin (21/10/2019), Maruf Amin bertolak ke Jepang untuk menghadiri pengukuhan Kaisar Naruhito sebagai pewaris takhta Kerajaan Jepang.
News
Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Turun di Periode Kedua, Era SBY Jilid II Justru Naik
Kepuasan publik pada periode kedua Joko Widodo terus menurun. Dibutuhkan terobosan untuk kembali melambungkan harapan.
News
Tiga Helikopter Siaga di Kompleks Parlemen Senayan
Helikopter yang disiapkan itu meliputi satu armada helikopter kepresidenan dan dua buah helikopter milik TNI AU.
News
Pemerintah Akan Berlakukan Jaminan Produk Halal Mulai 17 Oktober 2019, Registrasi 5 Tahun
UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) akan mulai diberlakukan dengan registrasi selama 5 tahun. Registrasi dimulai dari 17 Oktober 2019 dan berakhir pada 17 Oktober 2024 untuk industri makanan dan minuman.
News
Menpan: PNS Jangan Kritik Pemerintah di Ruang Publik
Para aparatur sipil negara harus siap menghadapi konsekuensi hukum jika menyampaikan kabar bohong atau meresahkan masyarakat.
