Pemeriksaan permohonan Partai Gerindra yang meminta diskualifikasi kader sendiri, Rahmat Muhajirin, sebagai calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur I akhirnya disetop oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Seorang calon anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat, Farouk Muhammad menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum meminta kepada MK untuk mementahkan permohonan calon anggota DPD tersebut.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai permohonan Partai Gerindra yang meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi calon anggota DPR kader sendiri bersifat asumtif.
Dalam gugatannya, PAN menuding PDIP melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Dapil Jateng V sehingga calon anggota legislatif (caleg) partai tersebut harus didiskualifikasi.
Pernyataan Hakim MK Aswanto merespons komentar Ardy Mbalembout ihwal alasan keterlambatan Demokrat menyampaikan perbaikan permohonan sengketa hasil Pileg 2019.
Ketua Umum DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto telah merestui permohonan sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yang meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi kader Gerindra Rahmat Muhajirin sebagai calon anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur I.
Dua caleg sesama dari Parrtai Demokrat bersengketa mengenai hasil pemilihan umum legislatif.
Enny berpandangan sosok kompeten tersebut bisa berasal dari kader partai politik maupun bukan. Namun, tambah dia, mengingat partai politik ramai mengincar pos menteri bidang ekonomi maka Jokowi tetap harus berpatokan pada keahlian.
Partai Persatuan Indonesia atau Perindo tetap berharap diikutsertakan dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, meskipun dipastikan tidak lolos ambang batas parlemen.
Partai Golkar menginginkan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin mendistribusikan kursi pemerintahan periode 2019-2024 secara proporsional berbasis kekuatan parlemen.
