Cari Dana untuk Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Ogah Jual Aset ke Swasta
Pemerintah mulai memikirkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan ibu kota baru.
Pemerintah mulai memikirkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan ibu kota baru.
Sektor pangan akan meningkat khususnya di Sulawesi dan Jawa seiring dengan menggeliatnya perekonomian baru di ibu kota baru yakni Provinsi Kalimantan Timur.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi, Andry Satrio Nugroho mengatakan pada tahun pertama pembangunan ibu kota baru, sektor properti dan konstruksi akan banyak menggeliat diibu kota baru, Provinsi Kalimantan Timur.
Himawan Hariyoga, Tim Komunikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkakan Pemerintah menargetkan payung hukum dan badan otorita pemindahan ibu kota rampung pada tahun 2020.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memerlukan biaya Rp486 triliun. Ongkos boyongan mengandalkan Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU).
Komitmen pemerintah dalam pembangunan ke daerah pinggir makin diragukan karena besarnya alokasi belanja kementerian dan lembaga dibandingkan dengan belanja transfer ke daerah dan dana desa.
Kerusuhan di Papua bisa memengaruhi perekonomian nasional apabila dibiarkan berlarut-larut. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan dampak kerusuhan di Papua terhadap perekonomian bisa memberi persepsi buruk investor.
Masterplan pemindahan ibu kota selesai pada 2020 dengan dana pembebasan lahan Rp11 miliar.
Pemindahan ibu kota baru Indonesia akan melibatkan pihak swasta. Pemerintah sudah menegaskan bahwa total kebutuhan pemindahan ibu kota sekitar Rp466 triliun akan dibiayai oleh swasta melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun pemanfaatan aset.
Siap-siap produk China semakin membanjjiri Tanah Air