Menteri Keuangan Minta Serapan APBD Dipercepat
Penyerapan belanja APBD 2020 yang sampai kuartal III/2020 baru terserap Rp576,01 triliun atau 53,3 persen dari pagu belanja senilai Rp1.080,71 triliun.
Penyerapan belanja APBD 2020 yang sampai kuartal III/2020 baru terserap Rp576,01 triliun atau 53,3 persen dari pagu belanja senilai Rp1.080,71 triliun.
Pemerintah Pusat memberikan jaminan pembiayaan pembangunan yang digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penjaminan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.103/2020.
Kondisi perekonomian Indonesia dipercayai akan masuk ke zona positif setelah terbalik pada kuartal III/2020. Keyakinan ini diutarakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi kinerja perekonomian Indonesia selama kuartal III/2020 yang masih bertahan di zona negatif 3,49 persen sehingga Indonesia resmi resesi.
RUU Ciptaker atau Omnibus Ciptaker secara resmi telah menjadi Undang-Undang No.11/2020. UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan mulai berlaku efektif hari ini, Selasa (3/11/2020).
Pemerintah Pusat terus mengupayakan mendorong PLN untuk meningkatkan ketersediaan energi terbarukan. Produksi energi terbarukan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus.
Jumlah tersebut merupakan alokasi subsidi gaji yang ditransfer dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sampai 27 Oktober 2020 yang diperuntukan kepada 12,4 juta pekerja.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan anggaran subsidi gajiRp14,88 triliun untuk pekerja yang bergaji di bawah Rp5 juta.
Stabilitas perekonomian selama kuartal III/2020 ditopang oleh belanja pemerintah yang sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah menambah dua kategori kinerja untuk menghitung besaran alokasi DID yang diberikan kepada daerah. Dua kategori itu yakni kategori pengendalian inflasi dan kategori pencegahan korupsi.