Dengan adanya kebijakan larangan mudik yang diberlakukan untuk membatasi mobilitas antar daerah guna mencegah penyebaran Covid-19,Presiden Joko Widodo mengingatkan arus logistik jangan sampai terganggu.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan Presiden Joko Widodo dapat langsung menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS).
Presiden Jokowi mengatakan pelonggaran PSBB nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kasus Covid-19.
Pemerintah Indonesia telah melaporkan kasus dugaan eksploitasi ABK WNI di kapal berbendera China Long Xing 629 ke Dewan HAM PBB.
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjelaskan salah satu alasan pemerintah kembali menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 adalah karena negara juga dalam situasi sulit.
Presiden Joko Widodo meminta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan perubahan ke arah digital di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Penggunaan platform digital dinilai tepat di tengah banyak wilayah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Dalam menghadapipandemi virus Corona penyebab Covid-19,Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menghadapinya dengan tenang dan sabar.
Kenaikan iuran BPJS diatur dalam dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut dua kelompok pasien Covid-19 dengan risiko kematian tertinggi adalah yang memiliki penyakit ginjal dan jantung. Sebanyak 7 dari 10 pasien Covid-19 dengan penyakit penyerta ginjal meninggal dunia.
Menteri Agama Fahcrul Razi melontarkan wacana relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tempat ibadah. Namun dalam rapat terbatas evaluasi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan belum meredanya penyebaran virus Corona atau Covid-19.
