Keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 melebar.
Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi berencana akan meninjau kembali dan menyederhanakan segala regulasi yang menghambat mengenai pengembangan ikan hias.
Setelah menandatangani sumpah setia pada Pancasila dan NKRI,Front Pembela Islam (FPI) telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama untuk bisa memiliki surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan uji coba penerapan rekapitulasi elektronik untuk pilkada serentak pada awal 2020.
Oesman Sapta Odang dari Hanura, Diaz Hendropriyono dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia dikabarkan akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden.
Kader Partai Golkar menilai ada tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengintervensi rapat kerja nasional dan membuat Ketua Umum Airlangga Hartarto terpilih kembali.
Pengamat melihat keterpilihan Airlangga Hartarto kembali menjadi ketua umum Golkar periode 2019-2024 dianggap dapat menguntungkan partai politik lain, seperti PDI Perjuangan dan NasDem. Golkar diprediksi mengalami kemunduran pada pemilihan umum selanjutnya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun, sehingga vonis dikurangi dari tujuh tahun menjadi enam tahun penjara. Grasi diberikan karena Annas dengan alasan sudah tua dan sering sakit-sakitan.
Partai Demokrat menolak usulan presiden dipilih oleh MPR.
DPR menggelarrapat kerja dengan Kementerian Agama membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji 2020. Dana yang dikeluarkan jemaah diusulkan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.
