Kasus Covid-19 Tanah Air terus meningkat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan skenario terburuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di masa PPKM Darurat. Salah satunya dengan menyiapkan skenario peningkatan 40.000 kasus harian.
Menko Luhut mengancam akan menindak siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi obat apabila kondisi ini masih terjadi dalam tiga hari ke depan.
Satgas Covid-19 mengeluarkan sejumlah aturan tentang pelaku perjalanan dalam negeri selama PPKM Darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021. Aturan tersebut mewajibkan masyarakat memakai masker 3 lapis dan melarang mereka berbicara di angkutan umum.
Semua kegiatan peribadatan, selama pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat, dilakukan di rumah masing-masing.
Pelaku perjalanan domestik jarak jauh wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19 selama PPKM Darurat di Jawa dan Bali.
Pemerintah sudah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 - 20 Juli 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar mempercepat penyaluran bantuan sosial (Bansos) selama penerapan PPKM Darurat.
Secara garis besar, Jokowi menerangkan bahwa kebijakan PPKM Darurat akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dibandingkan dengan PPKM Mikro.
Pemerintah mengeluarkan aturan untuk perlaku perjalanan domestik dengan menggunakan moda transportasi jarak jauh baik pesawat, bus hingga kereta api.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa-Bali mulai 3-20 Juli 2021. Jokowi mengumumkan hal itu pada Kamis (1/7/2021) di Istana Merdeka.
570 instansi pemerintah akan merekrut 689.623 formasi kebutuhan ASN yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Khusus bagi instansi daerah, juga akan merekrut PPPK Guru.
