Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan pembentukan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk mengungkap kasus masa lalu.
Seleksi calon pegawai negeri sipildibuka hingga 24 November 2019. Setelah itu peserta memulai seleksi kompetensi dasar.
Aparat kepolisian telah menangkap delapan orang terkait bom bunuh diri di Polrestabes Medan, Sumatra Utara, pada Rabu (13/11/2019).Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan,Mahfud MD.
Pimpinan DPR Aceh dan Wali Nanggroe Aceh bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut pemerintah tidak berhak mencegah dan menangkal (cekal) warga negara Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air, termasuk Rizieq Shihab.
Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan menghadapi tes radikalisme. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wiraatmaja mengatakan peserta seleksi CPNS akan diuji dengan materi wawasan kebangsaan.
Polemik ucapan salam sedang santer beredar di masyarakat. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa`adi meminta seluruh pihak menghentikan perdebatan masalah ucapan tersebut.
Kementerian Agama menulis ulang buku agama di lingkungan sekolah untuk menghalau radikalisme. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan buku tersebut dicetak mulai dari tingkat SD hingga SMA maupun madrasah ibtidaiyah sampai aliyah.
Pemerintah mulai membuka seleksi pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019. Pendaftaran dimulai Senin (11/11/2019) malam nanti pada pukul 23.11 WIB. Calon peserta dapat melakukan sejumlah langkah jika mengalami kendala saat melakukan pendaftaran.
Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dilakukan serentak untuk semua instansi dan pemerintahan daerah di Indonesia. Badan Kepegawaian Negara mengantisipasi sejumlah kendala teknis pada sistem portal BKN. Langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya hambatan saat diakses peserta calon pegawai negeri sipil.
