Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY bertekad mewujudkan Pemilu 2024 sebagai pemilu yang berintegritas. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dibutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk kalangan media massa.
Fathul Wahid terpilih kembali sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia (UII). Fathul akan menjadi Rektor UII periode 2022-2026.
Fathul Wahid kembali terpilih sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia (UII).
Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang jatuh hari ini hingga besok, menjadi momen yang ditunggu-tunggu penggila belanja daring. Momen Harbolnas diharapkan bisa mendorong penjualan produk lokal di platform lokapasar digital atau dagang-el.
Mencatat pertumbuhan pembiayaan di masa pandemi, BTPN Syariah berusaha menggencarkan aksi sosial berkelanjutan dan upaya percepatan lepas landas dari pandemi. Salah satunya dengan menggelar program Tepat Peduli Vaksin di empat kota di Indonesia, yakni Sukabumi, Palembang, Solo, dan Mataram. Di Mataram, vaksinasi digelar di SD Aisyiyah 2 Ampenan, Nusa Tenggara Barat, Kamis (14/10/2021).
Tol Jogja-Solo (Joglo) trase Gamping-Yogyakarta International Airport (YIA) akan digarap lebih awal dibandingkan dengan trase Purwomartani-Gamping. Trase ini juga akan dilengkapi dengan rest area.
Forum Komunikasi Jogja Rembug mengajak masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengikuti program vaksinasi sebagai upaya bersama memutus penyebaran Covid-19.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta merombak pengurus secara besar-besaran. Ketua DPW PSI DIY 2021-2025 kini dijabat oleh Kamaruddin, menggantikan Stevanus C. Handoko. Selain Kamarudin, pengurus lengkap DPW PSI DIY teranyar yakni Markus Indarto (Wakil Ketua), Risa Karmida (Wakil Ketua), Widyo Widyarto(Sekretaris), Nicholas Tanugroho (Wakil Sekretaris) dan Fitri Astiwahyuni (Bendahara), dan Intan Putri Kusuma Dewi (Wakil Bendahara)
plikasi Pembinaan Sibakul Jogja dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) DIY terus berinovasi menambah fitur-fitur layanan yakni penyediaan data UMKM sebagai bentuk layanan informasi bagi publik.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan mengapresiasi terbitnya Surat Edaran Kemenkes yang menghapus Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK)dari persyaratan vaksinasi. Namun, sangat dibutuhkan petunjuk teknis yang terpadu dan meliputi berbagai tahapan vaksinasi.
