Proses evakuasi KA Sancaka diperkirakan tidak bisa rampung dari perkiraan sebelumnya. Semula, proses evakuasi diperkirakan selesai pada pukul 18.00 WIB.
Proses evakuasi KA Sancaka diperkirakan selesai pada pukul 18.00 WIB. Namun, kapan penggunaan jalur Jogja-Surabaya dapat digunakan, PT KAI Daop 6 Jogja belum menerima keterangan.
Terkait puluhan warga Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul terdampak JJLS yang menuntut harga ganti rugi tanah yang tidak sesuai, ORI DIY menargetkan perencanaan lapangan selesai minggu depan. Nantinya pihak ORI DIY akan menggali informasi dan klarifikasi dari pihak pengadaan tanah, pihak appraisal, dan warga terdampak
Proses evakuasi KA Sancaka relasi Jogja-Surabaya masih dalam proses. Akibatnya, penumpang dengan kereta jurusan Jogja-Surabaya segera melakukan refund dan pembatalan tiket. Saat ini PT KAI Daop 6 Jogja tengah sibuk dengan proses refund dan pembatalan tiket di jalur tersebut.
Taman Pintar menjadi rujukan bagi kelurahan untuk membangun Jogja sebagai Kota Layak Anak. Nantinya, ruang-ruang terbuka yang berfungsi untuk taman bermain anak akan mengikuti standar taman pintar. Sementara itu dana juga dihimpun dari berbagai pihak.
Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) menggelar aksi pernyataan sikap di Titik Nol Kilometer, Jumat (6/4/2018) terkait wacana memberangus demokrasi dengan memunculkan calon tunggal dalam pilpres.
DPRD DIY menanggapi audiensi warga terdampak JJLS terkait nilai ganti rugi yang tidak sesuai harapan. Warga mengharap mediasi bisa dilakukan sebelum batas jatuh tempo pengajuan gugatan berakhir.
Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) menggelar aksi pernyataan sikap di Titik Nol Kilometer, Jumat (6/4/2018) terkait wacana memberangus demokrasi dengan memunculkan calon tunggal dalam pilpres. Mereka pun mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia untuk Pemilu 2019.
Puluhan warga terdampak JJLS asal Kemandang, Tanjungsari, Gunungkidul mendatangi Ombudsman RI DIY dan DPRD DIY untuk menuntut besaran ganti rugi pembebasan lahan yang dinilai jauh dari harga pasar. Mereka menganggap tim penaksiran dan BPN DIY tidak transparan terhadap penghitungan besaran ganti rugi.
Pemkot Jogja semakin mantap mewujudkan Jogja sebagai kota layak anak. Salah satu upayanya yakni mewajibkan kelurahan yang ada di Jogja memiliki ruang terbuka untuk anak.
