Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DIY menggelar pelatihan Kecerdasan Hati dengan tajuk Menggapai Pribadi yang Optimis dan Produktif di Hotel Syariah Grand Dafam Jogja, Sabtu (5/5/2018). Harapannya, pelatihan ini bisa melahirkan insan yang tak hanya sukses, tapi juga berintegritas.
Pemerintah DIY mengakui turis asing enggan datang berkali-kali ke Jogja. Ternyata objek wisata yang ada di wilayah ini belum menarik perhatia wisatawan asing.
PT. Jogja Magasa Iron (JMI) memenuhi target dengan menyelesaikan rencana kerja anggaran belanja (RKAB) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Pada 2019 nanti, PT JMI sudah harus membangun pabrik dan smelter. Jika itu tidak dipenuhi, maka izin penambangan akan dicabut.
Objek wisata maupun atraksi wisata di DIY masih gagal membuat wisatawan asing datang berulang kali ke Bumi Mataram.
Objek wisata maupun atraksi wisata di DIY masih gagal membuat wisatawan asing datang berulang kali ke Bumi Mataram. Umumnya mereka hanya datang sekali, dan tidak merasa terlalu terkesan dengan apa yang ada di DIY.
Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinilai sebagai salah satu yang terbaik seantero negeri. Saking bagusnya, keberhasilan reformasi birokrasi di DIY akan diadopsi jadi kebijakan nasional.
Kepala Bidang Pemasaran Dispar DIY Imam Pratanadi mengatakan DIY kekurangan atraksi wisata yang bisa menambah lama tinggal turis. Padahal ada beragam kegiatan yang potensial jadi tontonan wisatawan, salah satunya adalah Festival Apeman Malioboro.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menduga demonstrasi di simpang tiga Kampus UIN Sunan Kalijaga ditunggangi pihak-pihak yang ingin melakukan upaya disintegrasi bangsa. DIY dipilih karena jadi barometer nasional, dan jika berhasil dilaksanakan di Bumi Mataram, artinya gerakan serupa akan sukses di daerah lain.
Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DIY menyebut kuota taksi online di Bumi Mataram sudah tepat. Saat ini kuota tak perlu dipermasalahkan, karena pengawasan dan penindakan adalah hal yang jauh lebih penting.
Di DIY ada lima sektor usaha unggulan yang potensial bagi pemberlakukan upah minimum sektoral (UMS), yakni industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, dan perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor.
