Menjelang bulan Puasa, Pemerintah Pusat mewaspadai lonjakan harga dan kelangkaan stok beberapa komoditas pangan
Capaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk indikator indeks ketimpangan pendapatan atau rasio gini melenceng jauh dari target akhir Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan segera memulai langkah penyelamatan Hotel Tugu, yang notabene merupakan bangunan cagar budaya. Penyelamatan akan diawali dengan cara mencari tahu apa rencana yang sudah disiapkan oleh pengelola.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie mengakui persebaran bidan di DIY tidak merata. Kebanyakan bidan lebih suka bekerja di Kota Jogja, Sleman dan Bantul. Sebagai solusi, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan memanfaatkan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Upaya pemerataan dengan memanfaatkan PTT dilakukan karena bidan berstatus PNS memiliki otonomi sendiri, sehingga penempatannya tidak bisa diintervensi.
Distribusi bidan di DIY dinilai tidak merata. Hal itulah yang lantas menjadi persoalan jika RUU Kebidanan nantinya disahkan.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong rancangan undang-undang (RUU) Kebidanan segera disahkan. Tanpa ada dasar hukum, peningkatan kualitas, pendayagunaan dan perlindungan bidan akan sulit diwujudkan.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinilai perlu mengambil langkah penyelamatan Hotel Tugu
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyimpulkan kejadian yang menimpa Slamet, anggota DPRD DIY, di Jepang, disebabkan karena proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.
Kadar keistimewaan DIY dinilai akan semakin bertambah
Dokumen yang disiapkan Sekretariat DPRD DIY lengkap
