Aliran Sungai Oya yang melewati wilayah Desa Getas, Playen dimanfaatkan sekelompok pemuda dan masyarakat setempat menjadi objek wisata minat khusus. Oleh kelompok tersebut, wisata berbasis alam ini dinamai River Tubing Watu Tumpeng.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Sebanyak 56 sekolah tingkat SMP/MTS di Gunungkidul kekurangan komputer untuk menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sendiri. Akibatnya 1.591 siswa terpaksa menumpang ke sekolah lain.
Dalam SKB yang baru , libur cuti Idulfitri bertambah menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 20, dan 21 Juni 2018. Libur Idulfitri 1439 Hijriah sendiri jatuh pada tanggal 15-16 Juni 2018. Penambahan jatah cuti tersebut diwacanakan guna mengantisipasi kemacetan kendaraan serta keterlambatan pegawai usai mendapatkan libur.
Penyelidikan selama dua bulan yang dilakukan Unit Reskrim Polsek Karangmojo terkait dengan kasus penjambretan yang terjadi di Jalan Wonosari-Karangmojo, Dusun Kayuwalang, Wiladeg, Karangmojo menemui titik terang
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajat Ruswandono mengatakan tidak memiliki wewenang untuk terjun lebih dalam pada permasalahan tersebut, pasalnya hal itu merupakan ranah Pemda DIY.
Soal ketidakhadirannya dalam mediasi, Kades Kemadang Sutama berdalih sibuk lantaran banyak pekerjaan yang menumpuk.
Mediasi yang rencananya dilangsungkan di Ruang Rapat I Setda Gunungkidul, Rabu (18/4/2018) siang gagal dilangsungkan lantaran beberapa pihak bersangkutan tak datang, salah satunya justru pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul dan Kepala Desa Kemadang..
Nasib Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di Gunungkidul masih belum jelas karena surat keputusan (SK) Bupati yang dijanjikan pemkab untuk legalitas guna menunjang kesejahteraan mereka tidak bisa selesai sepenuhnya dalam waktu dekat.
Nasib Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di Gunungkidul masih terombang ambing. Pasalnya, surat keputusan (SK) Bupati yang dijanjikan pemkab untuk legalitas guna menunjang kesejahteraan nyatanya tidak bisa selesai sepenuhnya dalam waktu dekat.
