Jumlah e-warung yang menjadi Toko Milik Kulonprogo (Tomiku) sampai saat ini baru ada dua. Rencananya setelah evaluasi di April 2019 nanti, jumlah e-warong yang menjadi Tomiku akan ditambah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo sudah memverifikasi kemungkinan adanya Warga Negara Asing (WNA) yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kulonprogo.
Sebanyak 882 warga lanjut usia (lansia) akan menerima bantuan sosial dari Pemkab Kulonprogo tahun ini. Jumlah penerima bantuan sosial lansia tahun ini berkurang dibanding tahun lalu karena bantuan sudah terbagi, salah satunya dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kecamatan Temon Kulonprogo saat ini sudah terasa perubahannya. Sebagai kecamatan tuan rumah yang paling merasakan dampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), Temon bersiap menguatkan potensi lokalnya agar siap bersanding mengikuti arus pembangunan Bandara.
Produksi kakao di Kecamatan Kalibawang kurang maksimal mengingat musim hujan yang masih berlangsung. Kualitas kakao tak sebagus biasanya sehingga petani hanya menjualnya di pasar lokal.
Proyek Bedah Menoreh digarap untuk menghubungkan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan kawasan wisata Candi Borobudur. Pengelola objek wisata di sekitaran proyek Bedah Menoreh berharap ada dampak positif terhadap pengembangan wisata di Menoreh, salah satunya Nglinggo.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo mendorong agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mau merubah mindset dan bisa keluar dari lingkaran penerima PKH.
Polres Kulonprogo mengungkap dua orang pelaku aborsi yang merupakan sepasang kekasih. Kedua orang pelaku yang masih duduk di bangku SLTA itu tega mengaborsi bayi berusia tujuh bulan yang masih dalam kandungan karena mengaku ingin mengikuti ujian.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menggelar Sosialisasi Pemahaman Gender di Masyarakat di Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Senin (4/3/2019). Sosialiasi dilakukan guna mendorong adanya kesetaraan gender sampai tingkat desa.
Masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo yang enggan melaporkan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tahun lalu, dari 40 anggota dewan yang ada, hanya lima orang saja yang melaporkan harta kekayaannya.
