Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melarang terbang Boeing 737 Max 8 secara permanen di Indonesia. Rencana itu muncul setelah Kemenhub berkoordinasi intensif dengan otoritas penerbangan sipil Amerika Serikat atau Federal Aviation Administration (FAA).
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah meminta agar dilibatkan dalam investigasi kecelakaan penerbangan Ethiopian Airlines ET 302 berjenis Boeing 737 Max 8 pada Minggu (10/3/2019), mengingat ada seorang warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas.
Pelarangan penerbangan sementara terhadap Boeing 737 MAX 8 merupakan pilihan yang wajar. Hal itu disampaikan oleh pengamat penerbangan, Ziva Narendra Arifin.
Lion Air Group memakai pesawat Airbus 330 sebagai pengganti Boeing 737 Max 8 yang dilarang terbang sementara oleh pemerintah
Kementerian Perhubungan mengapresiasi langkah dua maskapai Indonesia yang menghentikan sementara penggunaan pesawat Boeing 738 Max 8.
Online travel agent (OTA) Traveloka memberikan tanggapan soal keputusan AirAsia Group untuk menarik seluruh penerbangannya dalam aplikasi unicorn asal Indonensia tersebut. Traveloka menyayangkan keputusan menyangkut kerja sama kedua pihak tersebut.
Air Asia akhitnya mengambil keputusan tegas dengan menarik secara permanen penjualan penerbangannya dari agen perjalanan daring Traveloka seusai dua kali hilangnya pilihan maskapai Air Asia dari aplikasi tersebut.
Kementerian Perhubungan masih menyelesaikan beleid peraturan menteri (PM) tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat atau beleid yang mengatur ojek online dan pangkalan. Penyelesaian ini tertunda dari rencana.
Di depan 893 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat berkelakar soal CPNS yang masih jombol. Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato setelah penyerahan simbolis Surat Keputusan (SK) Menteri terkait pengangkatan para CPNS di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Tangerang, Rabu (20/2/2019).
Saat ini kajian penggunaan Global Positioning System (GPS) saat berkendara sedang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Diharapkan, hasilnya dapat menjadi landasan dalam meregulasi penggunaan GPS.
