Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengkaji skema terkait dengan pemberian relaksasi terhadap debitur rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19.
Jelang dibukanya pusat perbelanjaan atau mal di DKI Jakarta pada 15 Juni 2020, subsektor ritel dinilai perlu menyiapkan strategi pemulihan.
Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) meminta agar dilibatkan dalam pembahasan standardisasi produk rokok elektrik.
Untuk meminimalisir dampak lebih jauh, perusahaan berkode saham APLN itu pun melakukan beberapa inisiatif.
Setelah terbatasnya aktivitas pemasaran akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah, para broker properti bersiap menghadapi fase kenormalan baru atau new normal dalam memasarkan properti.
Menyusul wacana penerapan kenormalan baru ataunew normaloleh pemerintah pusat, pengembang properti masih mengkaji pelbagai konsep.
Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah meminta 37 bank penyaluruntuk mendata debitur fasilitas likuiditas fasilitas perumahan (FLPP) atau kredit rumah bersubsidi yang terdampak Covid-19.
Diperkirakan ada 273.604 debitur masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak, tersebar di 37 bank penyalur dan sekitar20.720 debitur sudah mengajukan permohonan keringanan.
Penurunan harga rumah seken tersebut, kata AREBI, salah satunya dikarenakan sebagai pandemi dampak virus corona.
Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut rata-rata calon debitur rumah subsidi cenderung menurun.
