Sri Mulyani menegaskan UU HPP berpihak pada masyarakat yang pendapatannya rendah. Bagi sumber pendapatan lebih tinggi, maka akan membayar lebih tinggi.
Besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp500 juta per tahun, sehingga di bawah itu tidak dikenakan pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan berlakunya UU HPP sebagai bagian dari reformasi pajak dapat meningkatkan penerimaan perpajakan. Potensi itu mulai terlihat pada 2022 karena sejumlah poin aturan UU HPP mulai berlaku pada tahun depan.
NIK akan jadi NPWP yang penentuan batasnya akan ditentukan oleh PTKP.
UMKM menjadi penopang perekonomian Indonesia, sehingga perlu dijaga dari dampak pandemi Covid-19. Baik UMKM secara umum maupun yang dijalankan perempuan perlu didukung oleh pembiayaan.
Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menambahkan satu lapisan tarif untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dengan penghasilan menengah ke atas yaknisemakin memperluas tarif progresif di PPh, sehingga semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dikenakan.
Meterai tersebut sudah resmi berlaku setelah melalui proses persiapan hampir satu tahun. Kini, meterai elektronik dapat secara resmi dibubuhkan dalam dokumen-dokumen yang terutang bea.
Pemerintah harus memperkuat aktivitas surveilans sebagai bentuk penanganan pandemi yang optimal, sekaligus meningkatkan serapan anggaran kesehatan.
Pemerintah daerah perlu mendorong penyerapan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
Tindak pidana perpajakan tidak cukup dihukum dengan sekadar pembayaran denda atau sanksi pajak.
