Dari video yang beredar di Twitter, tampak sejumlah petugas Damkar membongkar gorong-gorong hanya untuk mengambil kartu ATM yang terjatuh.
Belanja perpajakan pemerintah yang besar juga akan memberikan dampak yang negatif, misalnya tidak efektifnya pemberian insentif perpajakan.
Melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah telah menyalurkan insentif sebesar Rp13,36 triliun pada tahun 2020 dan untuk tahun ini sebesar Rp9,42 triliun juga telah disalurkan sebagaimana tercatat per Oktober 2021.
Ketidakkonsistenan pemerintah dalam penerapan tax amnesty berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.
Memulihkan penerimaan negara tidak mudah dilakukan dalam kondisi pemulihan ekonomi. Pasalnya, penerimaan negara, khususnya pajak juga sangat bergantung pada dunia usaha, misalnya sektor manufaktur dan perdagangan.
Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan tax amnesty jilid I tidak cukup efektif meningkatkan rasio pajak jangka panjang. Tax amnesty jilid II pun diperkirakan demikian.
RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.
Tarif PPN sebesar 12 persen akan diberlakukan paling lambat mulai 1 Januari 2025. Disebutkan juga tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.
Pada 2014 proporsi belanja bunga utang mencapai 11 persen terhadap total belanja pemerintah pusat, namun pada akhir 2020 meningkat berada pada kisaran 19 persen
Pemerintah menyatakan akan mendorong kawasan pertumbuhan ekonomi baru.
