Implementasi PPKM mikro darurat dikhawatirkan bakal mengulang gelombang penutupan bisnis. Sepanjang 2020, setidaknya terdapat 30 juta unit UMKM yang berhenti beroperasi permanen maupun sementara.
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8017/SE/PK.320/F/06/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Masa Pandemi Corona Virus Covid-19. Hal ini sebagai upaya mencegah penyebaran covid-19 yang pada akhir-akhir ini meningkat.
Indonesia baru memanfaatkan 30 persen dari peluang ekspor, sementara 70 persen lainnya belum dimanfaatkan.
Pengetatan PPKM mikro dikhawatirkan bakal memperburuk kondisi serapan daging ayam (livebird).
Aprindo berharap agar pemerintah tidak melakukan pembatasan mobilitas yang ekstrem.
Pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak. Ini artinya, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
Harga kedelai di pasar internasional terus naik. Kementerian Perdagangan mengumumkan potensi naiknya harga tahu dan tempe.
Pengusaha ritel berharap aksi boikot buruh terhadap produk Indomaret jangan sampai mengganggu konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana menghapus program elektronik warung gotong royong (e-warong). Selama ini, program tersebut menjadi lokasi pembelian bahan pangan pokok untuk keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial. Rencana ini dikemukakan usai Risma mendapati kasus dijualnya harga bahan pangan di atas harga pasaran.
Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah dengan tingkat jangkauan vaksin tertinggi dan proses paling cepat di Indonesia. Pemerintah mengungkapkan hal ini sengaja dilakukan guna meningkatkan rasa aman untuk beraktivitas di destinasi wisata tersebut.
