Undang-Undang Cipta Kerja menjadi gabungan dari banyak aturan dari berbagai bidang. Namun, revisi Undang-Undang No. 9/2010 tentang Kepariwisataan yang tertuang dalam UU Ciptaker dinilai belum menjawab kebutuhan sektor ini agar beroperasi secara optimal.
Undang-Undang Cipta Kerja hingga saat ini masih menjadi polemik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa UU tersebut tetap menjamin hak-hak pekerja. Dia memastikan upah pekerja tidak akan lebih rendah karena UU tersebut melarang pengusaha memberi upah yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Jumlah pekerja alih daya yang terdata dalam Forum Komunikasi Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Fadi) mencapai 3 juta orang yang berada di bawah naungan 3.000 perusahaanoutsourcing.
Upah minimum 2021 harus tetap naik terlepas dari kondisi perekonomian demi menjamin daya beli masyarakat. Haltersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)SaidIqbal.
Jika aturan pelaksana UU Cipta Kerja ini diterbitkan, pemasukan yang diterima pekerja baru berpotensi lebih rendah.
RUU Cipta Kerja kini telah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin petang (5/10/2020). Kalangan pelaku usaha menyambut positif pengesahan itu karena dinilai telah menjawab penyelesaian hambatan yang kerap dirasakan pengusaha.
Merujuk pada daftar potensi ekspor Indonesia yang masih diperjuangkan, setidaknya masih ada sekitar US$3,42 miliar yang belum lepas dari pengenaan bea masuk antidumping (BMAD), bea masuk tindak pengamanan (BMTP), dan bea masuk antisubsidi (BMAS).
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyatakan program reaktivasi industri perhotelan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk untuk mendukung layanan isolasi mandiri pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG) memasuki tahap finalisasi. Kementerian Kesehatan tengah melihat kesiapan hotel menerima pasien.
Pemerintah China meminta Indonesia menginvestigasi penyebab ditemukannya patogen virus Corona penyebab Covid-19 pada kemasan produk perikanan Indonesia yang diekspor ke China.
BP Jamsostek menyebut 1,7 juta rekening calon penerima subsidi gaji tereliminasi usai tidak memenuhi kriteria.
