Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebut klaim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tentang tingginya elektabilitas Prabowo-Sandiaga adalah upaya menghibur diri semata.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'rufmenyayangkan masih ada 13% dari total pemilih atau sekitar 25 juta orang yang tidak percaya bahwa pemilu akan berjalan dengan baik, sebab penyelenggara pemilu tidak netral.
Debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ronde ketiga akan mempertemukan kedua cawapres, Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Debat ini dinilai akan menjadi ajang adu program populis.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) secara resmi membuka 11.000 lowongan kerja untuk 110 perusahaan BUMN bertajuk Program Perekrutan Bersama (PBB) BUMN, Jumat (8/3/2019).
Penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terhadap rencana divestasi saham perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk., dinilai sama dengan mengkhianati Pancasila. Hal itu disampaikan olehKoordinator Humas Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin.
Ditangkapnya Robertus Robet, aktivis dan pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) atas dugaan tindak pidana penginaan terhadap penguasa atau lembaga negara, dianggap akan merugikan petahana.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai Presiden sebagai kepala negara, memiliki kewenangan untuk mengurangi dampak buruk pasal karet yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertanyakan jeratan pidana terhadap aktivis dan pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet.
Terdakwa kasus penyebaran berita bohong, Ratna Sarumpaet kembali menjalani sidang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019) dengan agenda pembacaan eksepsi. Ratna Sarumpaet terlihat pasrah ketika meninggalkan ruang sidang.
Ombudsman RImelakukan penilaian kelengkapan pemenuhan dokumen dan ketentuan administratif-teknis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksanaan, Pengadilan Negeri, serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di 10 provinsi. Penilaian itu dilakukan denganSurvei Kepatuhan Hukum.
