Pemkab Sleman Tak Akan Gunakan Dana On Call untuk Talangi Utang BPJS
Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan tidak akan menggunakan dana tidak terduga dalam rangka untuk mengkaver keterlambatan klaim pembayaran kepada rumah sakit daerah.
Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan tidak akan menggunakan dana tidak terduga dalam rangka untuk mengkaver keterlambatan klaim pembayaran kepada rumah sakit daerah.
Sebanyak 140.959 berkas arsip dari sejumlah instansi di lingkup Pemkab Sleman dimusnahkan, Senin (4/11/2019).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Staklim Mlati Yogyakarta menyatakan pada saat ini wilayah di DIY sudah memasuki masa pancaroba atau transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Pada masa-masa pancaroba ini hujan sudah mulai muncul di beberapa tempat meskipun tidak merata. Hujan juga umumnya bersifat lokal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sleman Priyo Handoyo mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan tujuh perguruan tinggi negeri maupun swasta terkait dengan penyediaan tenaga teknis lapangan (TTL) dalam penyelenggaraan pilkades yang akan menggunakan sistem E-voting.
Jogjarockarta International Rock Music Festival digelar di Stadion Kridosono, Minggu (3/11/2019). Festival musik cadas ini mendatangkan dua line up band dari luar negeri dan tujuh band rock dalam negeri.
Dalam rangka menindaklanjuti kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemkab Sleman bakal mengusulkan anggaran sekitar Rp69 miliar.
BPBD Sleman memperkirakan volume material yang tersisa di Puncak Merapi saat ini masih ada sekitar 20-25 juta meter kubik. Namun, potensi banjir lahar hujan, diakuinya, kecil kemungkinan terjadi.
Di lereng Merapi sejauh ini ada 13 unit sistem peringatan dini (EWS) yang sudah terpasang, baik di sisi barat maupun timur. Sayangnya, dari total EWS yang ada, sebagian besar kini dalam kondisi rusak.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman memperkirakan volume lahar yang tersisa di puncak Merapi sekitar 20 juta-25 juta meter kubik. Early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini tak sepenuhnya berfungsi karena rusak dan ada yang dicuri.
Pemerintah desa di Kabupaten Sleman diminta segera menyiapkan regulasi khusus pemetaan tanah di wilayah mereka masing-masing, khususnya yang menyangkut dengan tanah kas desa (TKD), pelungguh, dan Sultan Grond.