Seiring perkembangan zaman dengan segala dinamika keseniannya, wayang kulit terus berinovasi dengan berbagai variasi. Di satu sisi, perkembangan ini bagus untuk penyesuaian, namun di sisi lain tetap harus mengacu sesuai dengan pakem.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman wajib menyediakan lahan pertanian dan pangan seluas 35,48 hektare untuk mengganti lahan pertanian yang termakan Tol Jogja-Solo (Joglo) dan Jogja-Bawen.
Pemda DIY akan menyosialisasikan rencana pembangunan Tol Jogja-Solo (Jogjo) pada pekan kedua November nanti kepada warga terdampak. Trase Tol Joglo akan dibanhun di lahan seluas 1.744.068 meter persegi, melalui 2.906 bidang tanah yang tersebar di enam kecamatan dan 14 desa.
Sebanyak empat grup band metal mengguncang pelataran Taman Budaya Yogyakarta (TBY), Selasa (22/10/2019) malam.
Guna meningkatkan kapasitas pengelola kampung wisata, Dinas Pariwisata (Dispar) DIY menggelar Pendampingan Kampung Wisata Kota Jogja yang berlangsung di Kampung Wisata Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Jogja selama enam hari, yakni mulail Senin-Sabtu (21-26/10/2019).
Tawuran suporter biasanya identik dengan pertandingan sepak bola. Namun, lain halnya yang terjadi di Kulonprogo.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana akan memberi honor bagi pelayan masyarakat seperti RT dan RW. Hal ini mendasarkan pada Perda DIY No. 5/2014 tentang Pelayanan Publik pasal 19 dan PMDN No. 1/2013 tentang PM melalui Gerakan PKK dan Perda 12/2002 tentang Pedoman Pembentukan LPMK, RT dan RW.
Tiga orang ditangkap karena merusak kendaraan polisi dalam kericuhan Derbi Mataram di Stadion Mandala Krida, Senin (21/10/2019).
Polresta Jogja meringkus 51 orang yang terlibat kerusuhan di Mandala Krida seusai pertandingan PSIM Jogja melawan Persis Solo pada pekan terakhir fase grup Liga 2 2010, Senin (21/10/2019) sore. Tiga di antara mereka adalah perusak dan pembakar mobil polisi.
Menjelang penetapan UMP dan UMK 2020, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY menggelar audiensi di tiga tempat, yakni DPRD DIY, DPRD Sleman dan DPRD Kota Jogja. Hal ini sebagai upaya memperjuangkan upah minimum agar sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan sebatas mengacu laju inflasi.
