Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) menyiapkan dana khusus untuk memperlancar pengusulan penerbitan izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton ke Pemkot Jogja. Eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti juga diduga menerima fasilitas khusus dalam kasus ini.
KPK meminta Mardani Mamin untuk tidak melempar opni terkait dengan status hukumnya saat ini.
KPK telah mengantongi bukti terkait penyidikan dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Ardianto Pitono Adhi dan Direktur Keuangan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Lidya Suciono.Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap izin pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di Yogya
KPK telah mencegah Bendahara Umum PBNU Mardani Maming ke luar negeri.
Pengumuman koalisi ketiga partai tinggal menunggu waktu yang tepat.
Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, dan Muhammad Lutfi tidak lagi menjabat sebagai menteri perdagangan.
Jubir Satgas Covid-19 mengatakan, subvarian BA.4 dan BA.5 memiliki kemampuan transmisi lebih cepat dibanding varian lainnya, tetapi dengan tingkat keparahan yang lebih rendah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Vice President (VP) Real Estate PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Oon Nushihono (ON) dan menemukan bukti suap izin apartemen Royal Kedhaton Jogja.
Pendaftaran pemantau Pemilu ini dibuka menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 mendatang.
_thumb.jpg)
