Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ikut angkat bicara tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Ia menyayangkan narasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melontarkan wacana penerbitan Perppu KPK tersebut, namun hingga saat ini tak kunjung diterbitkan.
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK secara beruntun malah kontraproduktif dengan agenda pemberantasan korupsi.
BNPB mencatat dalam kurun 24 jam terakhir teridentifikasi 727 titik panas atau hot spots di wilayah Sumatera Selatan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo bakal menghadapi banyak masalah pada periode 2019-2024.
Menyikapi hal tersebut Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak heran dengan sikap Jokowi. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz saat ini hubungan Jokowi dan lembaga antirasuah sedang tidak begitu baik.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memperkirakan kualitas demokrasi Indonesia akan menurun pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu lantaran dibutuhkan izin Dewan Pengawas sebagai pengambilan kebijakan terkait dengan penindakan.
Lembaga riset demokrasi dan perdamaian Setara Institute menyebut serangan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berpotensi memiliki efek berlapis.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan pejabat belajar ilmu kebal atau debus menyusul penusukan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Sejumlah tokoh nasionalseperti Mahfud MD, Buya Syafi'i Ma'rif, Franz Magnis Suseno dan tokoh lainnyameminta kalangan partai politik tidak menyesatkan masyarakat dengan mengemukakan isu-isu keliru ihwal Perppu KPK.
