News
Muncul Usulan Pilkada Serentak Tahun 2025
Hingga kini berbagai alternatif masih dipikirkan KPU, pilkada untuk 271 kepala daerah digelar November 2024 atau 2025.
John Andhi Oktaveri
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan onlineDaftar artikel
News
Akhirnya, WHO Umumkan Vaksin Malaria Pertama di Dunia
WHO menyebut vaksin yang melalui uji klinis panjang itu mampu mencegah 39 persen kasus dan 29 persen kasus malaria parah di antara anak-anak kecil di Afrika.
News
Diduga Mata-Mata, 8 Utusan Rusia Diusir NATO
NATO mengusir delapan utusan khusus Rusia untuk aliansi itu karena diduga berkaitan dengan spionase.
News
Wow, Rusia Syuting Film Pertama di Luar Angkasa
Persaingan untuk menguasai luar angkasa antara Amerika Serikat dengan Rusia semakin sengit setelah Rusia melakukan syuting film pertama kalinya di luar angkasa.
News
Facebook & WhatsApp Down, 10,6 Juta Laporan Diterima
Facebook menyatakan di Twitter bahwa mereka menyadari bahwa beberapa orang mengalami kesulitan mengakses aplikasi dan produk mereka.
News
Ganip Pantau Penerapan Prokes di PON XX Papua
Ganip mengaku sudah 4 hari berada di Papua memantau secara khusus dengan mengunjungi ke venue-venue PON XX di Jayapura hingga pembukaan PON.
News
Dinilai Gagal Tangani Covid-19, Pendemo Tuntut Pemakzulan Presiden Brasil
Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota besar dan kecil di seluruh Brasil untuk memprotes Presiden Jair Bolsonaro yang dinilai gagal menangani Covid-19. Korban tewas akibat penyakit itu telah menembus angka 600.000 orang.
News
Meroket, Kasus Covid-19 Singapura Tembus 100.000
Hingga Sabtu, Singapura telah melaporkan total 101.786 kasus Covid-19 sejak awal pandemi.
News
Jemaah Indonesia Belum Diizinkan Umrah, HNW: Status KBRI di Arab Perlu Ditingkatkan
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat sudah saatnya status Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi ditingkatkan menjadi kelas utama. Sebab kepentingan Indonesia di negara itu terutama terkait penyelenggaraan haji dan umrah sangat tinggi.
News
Usulan TNI-Polri Jadi Pejabat Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024 Dikritik
Dalam Undang-Undang Pilkada, kata Anwar Hafid, juga diatur bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setara dengan eselon satu.
