Pemerintah Impor Beras, Pakar: Tak Masuk Akal dan Sakiti Petani
Keputusan untuk mengimpor beras pada akhir tahun ini sebagai upaya memenuhi stok cadangan beras pemerintah dinilai berdampak psikologis terhadap petani.
Keputusan untuk mengimpor beras pada akhir tahun ini sebagai upaya memenuhi stok cadangan beras pemerintah dinilai berdampak psikologis terhadap petani.
KNPK menilai rencana Presiden Jokowi melarang penjualan rokok eceran dapat menimbulkan kegaduhan.
Perputaran saat libur akhir tahun diproyeksikan bisa mencapai Rp23,85 triliun dengan asumsi jumlah penduduk yang mudik sekitar 44,7 juta jiwa.
Masyarakat pun diminta memaklumi kenaikan harga beras lantaran ongkos produksi sedang melonjak drastis akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk.
Inflasi pada November 2022 pun tercatat sebesar 5,42 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,71 persen.
Bulog memastikan beras impor sebanyak 200.000 ton akan masuk pada bulan ini dan akan digunakan untuk intervensi harga di pasar.
Menteri Perdagangan telah memberikan izin impor beras 500.000 ton untuk memenuhi stok cadangan Bulog. Keputusan ini dinilai berpotensi maladministrasi
Pengusaha menilai PP No.36/2021 masih sah secara hukum dan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, formula UMP mengikuti pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi.
Apindo dan Kadin akan mengajukan gugatan terhadap aturan UMP naik maksimal 10 persen di 2023 yang tertuang dalam Permenaker No.18/2022.