Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memicu kontroversi karena aturan mengenai cuti haid lenyap.Publik pun menafsirkan tidak ada hak cuti haid sebagaimanatercantum pada Undang-Undang (UU) 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
Puluhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo mengikuti rapid test atau tes cepat Covid-19 massal yang digelar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, di Gedung Binangun IV, Kompleks Pemkab Kulonprogo, Rabu (7/10/2020). Rapid test ini merupakan lanjutan dari rangkaian test cepat massal untuk seluruh pegawai.
Ekonom memandang gaduhnya pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) disebabkan tujuan kontradiktif antara mendongkrak daya saing dan fasilitas yang diatur untuk tenaga kerja. UU Ciptaker diramal sulit meningkatkan daya saing Indonesia.
Pandemi Covid-19 menyebabkan jutaan orang harus kehilangan pekerjaan dalam kurun waktu enam bulan terakhir. Meski demikian, beberapa jenis pekerjaan masih membutuhkan tenaga kerja.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kulonprogo meluncurkan aplikasi Layanan Administrasi Kependudukan Online Kulonprogo (LakonKu). Kehadiran aplikasi ini bertujuan meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19.
UU Cipta Kerja sudah disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI dalam Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (05/10/2020). Pengesahan ini memicu gelombang penolakan karena dianggap merugikan pekerja.
Satpol PP Sleman mencatat 1.702 pelanggar terjaring operasi penegakan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Mayoritas pelanggar adalah anak muda.
Undang-Undang Cipta Kerja memangkas sejumlah hak pekerja yang semula tertera dalam Undang-Undang (UU) No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, contohnya hak libur.
Satgas Penanganan Covid-19 mengimbau masyarakat untuk betul-betul memperhatikan kualitas dari masker yang digunakan agar efektif mencegah penularan Covid-19.
Sejumlah cuitan akun @iwanfals dibanjiri komentar warganet yang memprotes Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
