Sebagian orang akan langsung mengolah daging kurban Iduladha, tetapi banyak juga warga yang memilih untuk mengolah daging kurban beberapa hari kemudian. Bahkan, menyimpan terlebih dahulu di dalam kulkas atau freezer.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 tetapi meminta pemerintah memberikan solusi untuk meminimalkan masalah yang akan dihadapi pengusaha transportasi.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan dunia berada pada tahap awal gelombang infeksi dan kematian Covid-19 lainnya.
Sebanyak 88 peserta dari 16 negara, yaitu: Malaysia, Rusia, Palestina, Afghanistan, Pakistan, South Sudan, Fiji, Tajikistan, Maldives, Somalia, India, Turkey, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia akan mengikuti 2nd Summer Course on Law and Sharia (SCLS) yang diadakan oleh International Program for Law and Sharia (IPOLS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dari 22 Juli sampai dengan 25 Agustus yang akan datang.
Pemda DIY mendapat bantuan 500 unit oksigen konsentrator dari Kementerian Kesehatan. Bantuan tersebut sudah didistribusikan ke sejumlah rumah sakit.
Ombudsman Republik Indonesia meminta Presiden Joko Widodo membina lima pimpinan lembaga, apabila tindakan korektif mengenai temuan maladministrasi dalam proses pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak diindahkan dalam kurun waktu 30 hari.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan status pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul mencatat bed occupancy rate (BOR) pasien Covid-19 di mencapai 97% hingga Rabu (21/7/2021). Sementara, tempat tidur pasien kritis atau bed critical telah penuh.
Ombudsman Republik Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalihkan status 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Perpanjangan PPKM di Bantul memasuki babak baru. Setelah PPKM Darurat Bantul kudu menjalani PPKM Level 4 dengan regulasi yang hampir sama persis dengan PPKM Darurat.
