Pertanyaannya kemudian, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah pemerintah hanya sekadar menjawab pertanyaan ini sekadar untuk menenangkan keresahan masyarakat? Lalu siapa yang harus menanggung permasalahan kejahatan visual yang ada di ruang publik?
Kasus demam berdarah di Kulonprogo sampai Februari 2019 cenderung meningkatkan bila dibandingkan data pada Februari 2018.
Bupati Kulonprogo meminta generasi muda untuk menciptakan situasi kondusif selama gelaran Pemilu 2019. Hal itu dia sampaikan seusai menghadiri Deklarasi Damai yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Banteng Muda Indonesia (DPC BMI) Kulonprogo di Hotel King's Wates, Kamis (21/2/2019) malam.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Beberapa tahun belakangan ini, industri asuransi Indonesia sering dirundung masalah. Bahkan, sejumlah perusahaan asuransi diantaranya telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY mengajak masyarakat, khususnya kawula muda, untuk berwirausaha sejak dini. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan bedah buku di Balai Desa Kulur, Kecamatan Temon, Kamis (21/2/2019).
Pedagang di Pasar Bendungan, Kecamatan Wates yang sebelumnya dipindah sementara karena bangunan pasar direvitalisasi, kini resmi menempati bangunan baru pasar. Peresmian penggunaan ditandani dengan acara boyongan dari tempat relokasi sementara menuju lokasi pasar, Kamis (21/2/2019).
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kulonprogo mencatat total penghimpunan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) pada 2018 mencapai Rp4,5 miliar. Hasil dana yang dihimpun itu antara lain untuk kegiatan sosial dan pendidikan.
Salah satu penulis buku Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, Hempri Suyatna, menilai potensi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kulonprogo belum dikelola dengan maksimal.
