Harianjogja.com, KULONPROGO-Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kulonprogo mendapati beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kulonprogo yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) di negeri orang. Mereka disalurkan oleh lembaga penyalur TKI ilegal.
Harianjogja.com, JOGJA-Kuasa hukum Yayasan Fapertagama Heru Kastariyanto mengatakan pihaknya tengah mendata aset UGM dan akan mengembalikan kepada UGM semua aset yang dimiliki Yayasan jika apa yang dilakukan yayasan selama ini dianggap salah.
Harianjogja.com, SLEMAN—Tersangka kasus tawuran yang masih aktif sebagai siswa tetap diberikan hak belajar meski dititipkan di Lembaga Sosial Dinas Sosial Provinsi DIY. Namun proses hukum tetap berjalan.
Harianjogja.com, SLEMAN - Sebanyak 104 Taruna Akademi Angkatan Udara (AAU) Jogja dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Tehnik Pertahanan. Penutupan Pendidikan (Tupdik) dan wisuda sarjana dipimpin oleh Kepala Staf TNI AU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia di Gedung Sabang Merauke, AAU, Selasa (17/6/2014).
Harianjogja.com, JOGJA-Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM sebagai lembaga kajian korupsi kampus setempat menyayangkan dosen dan Guru Besar UGM terlibat korupsi. Pukat mendorong UGM untuk melakukan audit internal dan mendata semua aset-aset.
Warga Desa Semanu, Kecamatan Semanu tengah menikmati sore hari di Sungai Krapyak beberapa waktu lalu. Selain untuk bersantai, Sungai Krapyak juga biasa digunakan untuk mandi, mencuci dan memancing oleh warga, Selasa (17/6/2014).
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Gelombang setinggi 15 feet atau sekitar 4,5 meter diramalkan akan menghantam Pantai Selatan, Rabu (19/6/2014).
Harianjogja.com, JOGJA - Empat tersangka korupsi aset Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan pengurus dan mantan pengurus Yayasan Fakultas Pertanian UGM (Fapertagama). Mereka juga berstatus dosen aktif UGM dan salah satunya menjabat Ketua Majelis Guru Besar kampus tersebut. Kejaksaan Tinggi DIY akan kembali memanggil keempat dosen UGM tersebut sebagai tersangka. Sebelumnya mereka juga sering dipanggil penyidik namun sebagai saksi.
Harian Jogja Edisi Rabu (18/6/2014)
Harianjogja.com, JOGJA-Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Erwin Nizar, diaturnya anak berusia 15 memperoleh SIBK karena untuk berjaga- jaga ketimbang anak menjadi korban perdagangan orang. Ia sepaham bila disebut anak 15 tahun seharusnya difasilitasi mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Namun menurut dia, mesti dibedakan antara masalah pendidikan dan pengaturan perdagangan orang.
