Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul mengklaim serangan ulat grayak terhadap tanaman jagung bisa dikendalikan. Meski demikian, untuk kesuburan tanaman para petani diminta untuk terus memantau dan merawat tanaman secara rutin.
Memperingati HUT ke-39 Satuan Pengamanan (Satpam), puluhan anggota Satpam dibawah bimbingan Satbinmas Polres Gunungkidul beramai-ramai membersihkan sampah di kawasan Pantai Ngrawe dan Pantai Kukup, Rabu (8/1/2020). Mereka menyisir dan membersihkan sampah yang banyak berceceran di pantai.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Gunungkidul mencatat hingga November 2019 terdapat 64 kasus baru warga terjangkit HIV/AIDS di Gunungkidul. Dibandingkan 2018, jumlah kasus pada 2019 meningkat.
Fenomena singkhole atau tanah ambles berbentuk lingkaran kembali muncul di Desa Karanggawen, Kecamatan Girisubo, Setelah sebelumnya ditemukan di Dusun Karangawen, fenomena serupa juga terlihat di Dusun Tleseh, Desa Karangawen. Untuk keamanan, di sekitar lubang dipasangi garis polisi.
Kepala Desa (Kades) Pacarejo, Kecamatan Semanu, Suhadi, berharap wacana pembentukan Raperda Pemekaran Desa segera terealisasi. Regulasi ini dibutuhkan sebagai dasar untuk memekarkan desa, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Semanu.
Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Nasdem, Anton Supriyadi, dikabarkan siap maju sebagai bakal calon kepala daerah melalui jalur independen. DPD Nasdem Gunungkidul pun legowo apabila salah satu kadernya maju dalam pertarungan Pilkada 2020.
Polres Gunungkidul menyiapkan 350 personel untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Bumi Handayani. Gelar kesiapan pasukan diadakan di halaman Mapolres, Senin (6/1/2020). Selain menyiapkan ratusan personel, sejumlah peralatan mulai dari ambulans, mobil operasional, motor, perahu karet, gergaji mesin dan peralatan lain juga disiapkan.
Adanya larangan bupati melakukan pergantian pejabat selama enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tidak menghalangi proses lelang jabatan di Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, tiga jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap diisi meski mendekati pelaksanaan pilkada.
Mulai Rabu (8/1/2020) Bupati Gunungkidul tak bisa lagi memutasi pejabat. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada. Jika nekat memutasi pejabat tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, maka sanksi pidana bisa dijatuhkan.
Rapor merah kembali dibukukan oleh Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul dalam pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk wisata. Komisi B DPRD Gunungkidul meminta Pemkab serius membenahi tata kelola karena melesetnya target sudah terjadi sejak 2018.
