Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kulonprogo menyosialisasikan perubahan mekanisme pengelolaan keuangan desa.
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman menargetkan sebanyak 770 rumah tidak layak huni (RTLH) bakal diperbaiki pada 2019. Perbaikan tersebut sebagai upaya dari Pemkab Sleman dalam menurunkan jumlah RTLH secara keseluruhan yang mencapai 4.299.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman menyita enam gerobak milik pedagang kaki lima (PKL) di Taman Denggung, Jumat (7/12). Gerobak itu disita karena pedagang melanggar kesepakatan soal jam operasional.
Kulonprogo menjadi nominasi dalam penghargaan 10 Kabupaten Sangat Inovatif dalam Government Inovative Award 2018.
Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulonprogo mengupayakan bantuan rehabilitasi dan peremajaan tanaman kopi yang dibudidayakan di kawasan Menoreh, khususnya di Kecamatan Samigaluh dan Girimulyo.
Pemkab Sleman mengupayakan implementasi dan evaluasi program smart city di setiap lini kebijakan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman, evaluasi dilakukan di dua organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (6/12/2018).
Desa wisata alam Kebun Teh Nglinggo di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, kembali meraih penghargaan dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman menyatakan tahun ada 178 bank sampah yang dibangun masyarakat. Meski demikian, dari 86 desa yang ada di Sleman, sebanyak 10 desa belum memiliki bank sampah.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Sleman belum menertibkan semua alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan. Dari 17 kecamatan, hanya sembilan kecamatan yang disasar dalam operasi penertiban. Hingga saat ini Bawaslu masih menunggu rekomendasi dari panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan (panwascam).
Penyandang disabilitas masih kerap kerepotan dalam mendapatkan hak mereka terutama perihal aksesibilitas. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo, Eka Pranyata, mengungkapkan permasalahan aksesibilitas yang kerap dialami oleh para penyandang disabilitas antara lain jumlah fasilitas pelayanan kesehatan sangat terbatas, keterbatasan biaya kesehatan, rujukan pengobatan yang merepotkan, dan permasalahan transportasi.
