Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Nasdem, Anton Supriyadi, dikabarkan siap maju sebagai bakal calon kepala daerah melalui jalur independen. DPD Nasdem Gunungkidul pun legowo apabila salah satu kadernya maju dalam pertarungan Pilkada 2020.
Polres Gunungkidul menyiapkan 350 personel untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Bumi Handayani. Gelar kesiapan pasukan diadakan di halaman Mapolres, Senin (6/1/2020). Selain menyiapkan ratusan personel, sejumlah peralatan mulai dari ambulans, mobil operasional, motor, perahu karet, gergaji mesin dan peralatan lain juga disiapkan.
Adanya larangan bupati melakukan pergantian pejabat selama enam bulan sebelum penetapan calon kepala daerah tidak menghalangi proses lelang jabatan di Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, tiga jabatan organisasi perangkat daerah (OPD) harus tetap diisi meski mendekati pelaksanaan pilkada.
Mulai Rabu (8/1/2020) Bupati Gunungkidul tak bisa lagi memutasi pejabat. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada. Jika nekat memutasi pejabat tanpa ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, maka sanksi pidana bisa dijatuhkan.
Rapor merah kembali dibukukan oleh Dinas Pariwisata (Dinpar) Gunungkidul dalam pengumpulan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi tiket masuk wisata. Komisi B DPRD Gunungkidul meminta Pemkab serius membenahi tata kelola karena melesetnya target sudah terjadi sejak 2018.
Angka kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di 2019 turun 0,51%. Pemkab pun harus bekerja keras karena Pemda DIY telah mencanangkan angka kemiskinan di bawah 10%.
Sepanjang 2019 di kawasan pesisir Gunungkidul tercatat terjadi 90 kejadian kecelakaan laut (laka laut). Berdasar catatan Tim SAR, kecelakaan tak hanya menimpa wisatawan karena nelayan juga ikut menjadi korban.
Musim tanam padi, jagung dan kedelai di periode pertama 2019/2020 telah selesai di akhir 2019. Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul mencatat hasil akhir lahan tambah tanam (LTT) padi seluas 49.569 hektare (ha) atau 101,47%; jagung 45.044 ha atau 98.02%; dan kedelai 505 ha atau 67.33 % dari target.
Bawaslu Gunungkidul berharap segara ada putusan dari Mahkama Konstitusi (MK) terkait dengan judicial review Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada. Hal ini dibutuhkan untuk kepastian terkait dengan lembaga pengawasan dalam gelaran Pilkada 2020.
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul berkomitmen untuk menyelesaikan review terhadap Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Meski demikian, untuk penyelesaian masih butuh waktu karena harus mendapatkan peresetujuan dari Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat.
