Pemprov Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa untuk Percepat Penanganan Kemiskinan
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar Kajian Pengelolaan SPAM Berbasis Masyarakat di Dusun Plugon, Kulonprogo./Istimewa
Harianjogja.com, KULONPROGO—Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar Kajian Pengelolaan SPAM Berbasis Masyarakat di Dusun Plugon, Kulonprogo.
Dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik UMY Burhan Barid mengatakan kegiatan bertujuan mendampingi masyarakat pengelola spamdes, sehingga dapat mengelola lebih baik lagi.
“Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan SPAMDes yang ada di Dusun Plugon, Kabupaten Kulonprogo. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui wawancara dan survey kuesioner kepada pengguna dan kelompok pengelola,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa kelompok pengelola SPAMDes telah melayani kebutuhan air warga dengan baik, tetapi perlu adanya prosedur yang jelas untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan air, terutama dalam hal perawatan dan penanganan kebocoran.
“Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa kelompok pengelola SPAMDes telah melayani kebutuhan air warga dengan baik, tetapi perlu adanya prosedur yang jelas untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan air, terutama dalam hal perawatan dan penanganan kebocoran. Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah yang melakukan pendampingan kelompok Pengelola SPAMDes,” kata dia. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemprov Jateng memperluas program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang kini menjangkau 641 desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
BPKH mengajak generasi muda mulai merencanakan keuangan haji sejak dini sekaligus memanfaatkan platform digital untuk dakwah.
Zulhas memastikan manajer Kopdes yang ditempatkan jauh dari domisili akan disesuaikan ke koperasi terdekat setelah titik tersedia.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.