Efek MSCI ke Pasar SBN Disebut Sesaat, Ini Bukti Suahasil
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy/ Dok
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy memastikan bahwa tidak ada satupun putusan hukum yang melarangnya untuk kembali berpolitik.
BACA JUGA: Romahurmuziy Sering Jadi Imam Para Napi
Dia bahkan mengaku sudah meminta pihak PPP untuk memastikan hal tersebut sebelum dirinya menerima pinangan untuk menduduki kursi Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Sebelumnya, Romy, sapaan Romahurmuziy, merupakan ketua umum PPP periode 2014-2019. Namun, dia sempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur terkait jual-beli jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama pada 15 Maret 2019.
"Kepada rekan-rekan yang dari DPP partai menyampaikan pertama karena tidak ada pencabutan hak politik sama sekali, maka itu artinya tidak ada satu pun hak politik yang dilarang untuk saya menduduki itu [jabatan Ketua Majelis Pertimbangan PPP]," ujar Romy saat dijumpai di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Dia sampai memberi analogi, ketika seorang penyanyi dikenai kasus hukum tak mungkin dia juga dicabut haknya untuk bernyanyi.
Oleh sebab itu, Romy menyarankan agar pihak yang tak setuju dirinya kembali berpolitik sebaiknya melihat dari perspektif legalitas bukan hanya perasaan.
"Jadi jangan didasarkan atas emosionalitas bahwa Anda tidak setuju boleh tapi dibalik itu juga ada yang setuju," ungkapnya.
Kasus Hukum Romy
Romy terjaring OTT KPK di Jawa Timur terkait jual-beli jabatan di Kantor Wilayah Kementerian Agama pada 15 Maret 2019.
Dia diduga tertangkap bersama empat orang lainnya yang berasal dari unsur swasta dan pejabat daerah Kementerian Agama di Jawa Timur. OTT dilakukan di lokasi yang berbeda-beda dan mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.
Atas perbuatannya, pada 20 Januari 2020, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Romy selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Kemudian, pada 24 April 2020 Romy resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK. Rommy bebas setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan upaya bandingnya. Pengadilan Tinggi mengurangi hukumannya dari 2 tahun, menjadi satu tahun penjara.
Dia bisa langsung kembali ke dunia politik setelah bebas dari penjara karena permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terkait pencabutan hak Romy untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun usai menjalani pidana, ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan ICAO periode 2026-2028 setelah terakhir menjabat pada 2001. Ini fokus kontribusinya.
Polisi menjelaskan pemblokiran jalan Babarsari selama 30 menit yang dipicu kasus penganiayaan HM. Enam saksi diperiksa dan CCTV ditelusuri.
Kapal tanker minyak dilaporkan menabrak ranjau laut dan terbakar saat meninggalkan Pelabuhan Khasab, Oman, menurut Angkatan Laut IRGC Iran
Layanan SIMMADE Gunungkidul hadir di Taman Parkir Pasar Argosari Wonosari. Waktu operasionalnya dimulai pukul 19.00 WIB hingga selesai. Simak jadwal, syarat, da
Jadwal SIM Keliling Sleman Sabtu 21 November 2026 di Sleman City Hall (SCH). Simak tanggal, lokasi, jam pelayanan, serta syarat perpanjangan SIM.