Efek MSCI ke Pasar SBN Disebut Sesaat, Ini Bukti Suahasil
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati akan tetap menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Rabu (11/1/2023) malam.
Komisi II DPR bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan rapat kerja untuk membahas berbagai persoalan aktual kepemiluan.
Dalam rapat yang berlangsung setidaknya selama tujuh jam itu, salah satu kesimpulannya adalah komitmen KPU untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka.
BACA JUGA : DPR Akhirnya Sepakat Tolak Sistem Pemilu Tertutup
“KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan MK RI Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008,” ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023) malam.
Sebagai informasi, saat ini Mahkamah Konsitusi (MK) sedang mendalami perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu. Para penggugatan, yang salah satunya kader PDI Perjuangan (PDIP), ingin agar sistem pemilu digantikan dari terbukan menjadi tertutup.
Pada Selasa (17/1/2023) nanti, MK akan melaksanakan sidang pleno lanjutan untuk mendengarkan pendapat pihak terkait seperti DPR, pemerintah, dan KPU terkait sistem pemilu.
DPR telah menyepakati akan menolak penerapan sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024 pada sidang pleno MK itu. Sebelumnya, Doli mengatakan ada delapan fraksi di DPR yang menolak sistem proporsional tertutup, sedangkan hanya satu fraksi yang setuju.
Delapan partai politik yang menolak penerapan sistem pemilu tertutup adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Artinya, hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang setuju sistem proporsional tertutup.
BACA JUGA : Parpol Tolak Pemilu 2024 Sistem Proporsional Tertutup
Oleh sebab itu, DPR akan mewakili suara mayoritas fraksi dalam sidang pleno MK pekan depan. Mereka akan meminta agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan.
“Bahwa suara yang akan disampaikan menjadi penjelasan pada sidang-sidang di Mahkamah Konstitusi adalah suara DPR mewakili suara mayoritas, itu tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” jelas Doli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Sistem proporsional tertutup sendiri berarti masyarakat tak memilih langsung wakilnya di DPR dan DPRD. Mereka hanya mencoblos parpol dalam pemilu. Nantinya, parpol yang akan menunjuk kadernya untuk duduk di DPR dan DPRD sesuai perolehan suara mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Suahasil Nazara menyebut tekanan MSCI terhadap pasar SBN hanya sementara. Penawaran lelang SUN kembali melonjak menjadi Rp79,71 triliun.
Ketua DPRD Kota Jogja meminta Pemda DIY mengoordinasikan penanganan sampah sungai lintas wilayah. Sampah lima sungai mencapai 323,26 ton.
Pemprov Jateng membentuk Forkomsanda untuk mencegah kebocoran data, memperkuat keamanan siber, dan menjaga layanan publik digital.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading mengalokasikan Rp15 miliar untuk korban bencana. Dana diprioritaskan bagi Pidie Jaya dan Gayo Lues.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.