Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir Beri Pesan Pemilu di Sela-sela Coklit

Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haedar Nasir menjadi salah satu warga Bantul yang menjadi sasaran coklit oleh KPU melalui Pantarlih. Pada Senin (20/2/2023), Haedar resmi dicoklit dan menjadi pemilih untuk Pemilu 2024.

“Tadi kami sudah coklit, resmi. Maka pertama, saya sebagai warga negara menyampaikan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu baik DIY maupun Bantul dimana tempat tinggal kami berada atas kerja kerasnya dimana sekarang sudah masuk ke fase coklit,” kata Profesor Haedar ditemui di kediamannya pada Senin (20/2/2023).

Tegasnya, tiap elemen masyarakat harus mendukung proses coklit tersebut terutama karena penyelenggaraan pemilu 2024 akan dilakukan serempak.

BACA JUGA : Satu Abad NU, Haedar Nashir Ajak Jaga Persatuan 

“Kedua, kami mengajak dengan seksama dan penuh pengharapan agar seluruh warga negara khususnya di Bantul dan DIY yang sudah punya hak pilih untuk memastikan bahwa dia sudah terdaftar sekaligus berpartisipasi sebagai pemilih yang baik,” katanya.

Jelasnya, kunci keberhasilan pemilu terletak pada kesadaran warga negara bahwa seorang warga memiliki hak untuk memilih disertai pertanggungjawaban yang tinggi.

“Jangan asal memilih. Soal mau siapa itu tentu hak masing-masing warga negara. Kami berharap bahwa hasil pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk membawa Indonesia menjadi negara yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Berdaulat, adil, makmur, dan rakyatnya bersatu,” ucapnya.

Profesor Haedar kembali menegaskan pemilu 2024 harus bersih dari politik uang dan politik-politik kotor lain yang mencederai demokrasi. Katanya, perlu ada pembaruan political will atau kemauan politik bagia para elit politik agar pemilu tidak sekadar mengejar kekuasaan dan kemenangan semata, sehingga menyebabkan pembenaran politik kotor.

“Pemilu lima tahunan jangan sampai merusak persaudaraan kita sebagai sebuah bangsa. Pilihan politik boleh berbeda tapi jangan sampai membawa virus yang menyebabkan kita pecah belah,” lanjutnya.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan bahwa coklit tersebut menjadi upaya melindungi hak konstitusi masyarakat sebagai pemilih.

“Coklit ini memang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa warga negara yang punya hak pilih ini terdaftar sebagai pemilih. Menjadi bagian dari melindungi hak konstitusi warga. Kami berharap bahwa warga DIY khususnya di Bantul bisa menerima petugas kami dengan baik dan menunjukkan E-KTP. Saat ini ada 12.071 Pantarlih se-DIY,” kata Hamdan.

BACA JUGA : Selamat! Haedar Nashir Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum

Hamdan menjelaskan bahwa paska proses coklit, jawatannya berharap agar warga juga melakukan cek secara mandiri guna memastikan apakah coklit yang dilakukan pantarlih terdapat masalah atau tidak.

“Hal ini juga menjadi bagian dari partisipasi masyarakat untuk mengecek apakah namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Kami berharap mereka bisa menghadiri TPS untuk menggunakan hak pilih, setelah membekali diri dengan informasi calon presiden atau wapres maupun pejabat lainnya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.