Suyudi Ario Seto Usung Polisi Bersama Masyarakat, Paparkan Program 100 Hari Pertama
Suyudi Ario Seto mengusung doktrin Polisi Bersama Masyarakat dan memaparkan agenda 100 hari pertama dalam uji kelayakan calon Kapolri di DPR.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sabtu (29/4/2023)./Twitter @Dpdgolkarpdprm
Harianjogja.com, JAKARTA–Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono. Meskipun belum jelas soal arah koalisi, mereka menghasilkan sejumlah pemahaman bersama.
Kedua partai, misalnya, sepakat bahwa konsep Pemilihan Umum (pemilu) bukan the winner take it all atau yang menang mengambil segalanya. Keduanya juga sepakat tidak ada eksploitasi politik identitas di Pemilu 2024.
“Ke depan, Partai Golkar dan Demokrat sepakat bahwa Pemilu itu bukan the winner take it all, tapi kami ingin Indonesia raya,” kata Airlangga usai pertemuan yang digelar di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) malam.
Menurutnya, konsep the winner take it all merupakan budaya kebaratan yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan tidak sesuai Pancasila. “Jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri,” ujarnya.
Ketum Golkar sekaligus Koordinator Bidang Perekonomian itu mengaku ingin terwujudnya “pesta politik” yang bahagia di Indonesia, dengan tidak saling memecah-belah satu sama lain.
"Karena yang paling kita khawatirkan kalau bangsa ini terbelah dengan politik identitas, kalau di ekonomi ada istilah namanya scare, ada luka yang mendalam. Demikian juga politik, ada luka yang mendalam dan tidak dalam waktu dekat sembuh, nah ini yang ingin kita tinggalkan,” tuturnya.
Menurutnya, Golkar dengan Partai Demokrat sepakat bahwa sebelum dan setelah pemilu, tetap bersama membangun negeri.
Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sepakat dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk tidak ada eksploitasi politik identitas di Pemilu 2024.
"Tadi Pak Airlangga betul sekali mengingatkan kepada kita semua jangan sampai Pemilu 2024 ini seperti ada pembelahan atau benturan keras antara anak bangsa sendiri," kata AHY.
AHY menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menyampaikan keprihatinannya atas benturan antar-ideologi yang pernah terjadi di Indonesia.
"Bukan hanya tidak sehat tapi juga berbahaya, dan banyak korban ya. Bukan hanya korban politik tapi juga korban jiwa, jangan sampai terjadi lagi dalam sejarah politik bangsa kita," ujarnya.
Partai Demokrat, kata AHY, akan menentang keras berbagai gerakan radikal yang berpotensi menghancurkan persatuan di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : ANTARA
Suyudi Ario Seto mengusung doktrin Polisi Bersama Masyarakat dan memaparkan agenda 100 hari pertama dalam uji kelayakan calon Kapolri di DPR.
Presiden Prabowo merombak kabinet pada 1 Oktober 2026. Bahlil, Sugiono, Dudung, Sarmuji, hingga Listyo Sigit mendapat posisi baru.
Revisi UU LLAJ mengusulkan denda truk ODOL hingga Rp50 miliar dan memperluas pihak yang dapat dikenai sanksi.
Buruh Jogja meminta outsourcing dihapus dan pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun dalam pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Bahlil Lahadalia siap dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap menjabat Menteri ESDM.
KDMP Sumbersari Sleman telah berjalan enam bulan, tetapi pengelolaan belum penuh karena menunggu verifikasi, serah terima gedung, dan regulasi.