DJP Catat Piutang Pajak Tak Tertagih Rp47,4 Triliun pada 2025
DJP mencatat piutang pajak tak tertagih Rp47,4 triliun pada 2025. Sebanyak Rp35 triliun berstatus macet dan mayoritas berusia di atas lima tahun.
Anies Baswedan / Twitter @aniesbaswedan
Harianjogja.com, JAKARTA–Bakal Calon Presiden (capres) 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta agar negara tetap bersikap netral dan tidak mengintervensi kontestasi politik pada 2024 nanti.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar semua pihak bisa bersaing gagasan, rekam jejak, dan karya. Dia berpesan agar negara netral dalam urusan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikan Anies saat memberikan pidato pada acara deklarasi dan pengukuhan Amanat Indonesia di Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
BACA JUGA: Sering Kalah di Survei, Anies Tetap Pede Menangi Pilpres 2024
"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara ambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu kepada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik," tuturnya.
Anies lalu mengatakan apabila negara mengintervensi kontestasi politik pada tahun depan, maka hal tersebut sama saja melecehkan masyarakat. "Kalau negara sampai intervensi, berarti masyarakat sedang melecehkan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang dan mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan," terangnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama Presiden Joko Widodo itu menyinggung ada pihak yang khawatir apabila kehilangan kekuasaan setelah pemilihan umum tahun depan. Kendati tak menyebutkan siapa pihak tersebut, Anies menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya ada pada rakyat.
"Dalam demokrasi modern bahwa dalam proses ini tidak ada kekuasaan yang berpindah atau hilang. Kekuasaan terus berada di tangan rakyat Indonesia," ucapnya.
BACA JUGA: Orang Partai Mau Jadi Cawapres Anies Harus Masuk Koalisi Perubahan
Adapun, sehari sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Presiden Jokowi untuk tidak mencampuri urusan politik utamanya terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK, Minggu (7/5/2023).
Kritik pria yang akrab disapa JK itu kepada Jokowi lantaran di antaranya langkah untuk tidak mengundang Partai NasDem, yang mendukung Anies pada 2024, dalam pertemuan partai pendukung pemerintah saat ini di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
DJP mencatat piutang pajak tak tertagih Rp47,4 triliun pada 2025. Sebanyak Rp35 triliun berstatus macet dan mayoritas berusia di atas lima tahun.
Tas berisi iPad dan iPhone milik mahasiswi dicuri di Sewon, Bantul. Polisi menangkap pelaku dan mengamankan seluruh barang korban.
MK mengabulkan sebagian gugatan UU APBN 2026 dan menegaskan anggaran MBG tidak boleh menjadi bagian anggaran pendidikan pada APBN berikutnya.
BPBD Bantul memperkuat edukasi pencegahan karhutla dan mengajak warga segera melaporkan titik api selama musim kemarau 2026.
Kejagung memeriksa Tan Kian dan Ferry 'Boboho' sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah.
Presiden Prabowo meminta KAI mengutamakan pelayanan publik dan tetap melayani kota-kota kecil di tengah modernisasi transportasi kereta api.