Kemenkeu Salurkan Rp10 Triliun ke BPJS Kesehatan untuk PBI-JKN
Kemenkeu telah menyalurkan Rp10 triliun dari tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan layanan JKN bagi peserta PBI.
Anies Baswedan / Twitter @aniesbaswedan
Harianjogja.com, JAKARTA–Bakal Calon Presiden (capres) 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta agar negara tetap bersikap netral dan tidak mengintervensi kontestasi politik pada 2024 nanti.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar semua pihak bisa bersaing gagasan, rekam jejak, dan karya. Dia berpesan agar negara netral dalam urusan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikan Anies saat memberikan pidato pada acara deklarasi dan pengukuhan Amanat Indonesia di Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
BACA JUGA: Sering Kalah di Survei, Anies Tetap Pede Menangi Pilpres 2024
"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara ambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu kepada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik," tuturnya.
Anies lalu mengatakan apabila negara mengintervensi kontestasi politik pada tahun depan, maka hal tersebut sama saja melecehkan masyarakat. "Kalau negara sampai intervensi, berarti masyarakat sedang melecehkan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang dan mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan," terangnya.
Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama Presiden Joko Widodo itu menyinggung ada pihak yang khawatir apabila kehilangan kekuasaan setelah pemilihan umum tahun depan. Kendati tak menyebutkan siapa pihak tersebut, Anies menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya ada pada rakyat.
"Dalam demokrasi modern bahwa dalam proses ini tidak ada kekuasaan yang berpindah atau hilang. Kekuasaan terus berada di tangan rakyat Indonesia," ucapnya.
BACA JUGA: Orang Partai Mau Jadi Cawapres Anies Harus Masuk Koalisi Perubahan
Adapun, sehari sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Presiden Jokowi untuk tidak mencampuri urusan politik utamanya terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK, Minggu (7/5/2023).
Kritik pria yang akrab disapa JK itu kepada Jokowi lantaran di antaranya langkah untuk tidak mengundang Partai NasDem, yang mendukung Anies pada 2024, dalam pertemuan partai pendukung pemerintah saat ini di Istana Negara, Selasa (2/5/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Kemenkeu telah menyalurkan Rp10 triliun dari tambahan anggaran Rp20 triliun untuk menjaga keberlanjutan layanan JKN bagi peserta PBI.
Ketua DPRD Kota Jogja meminta Pemda DIY mengoordinasikan penanganan sampah sungai lintas wilayah. Sampah lima sungai mencapai 323,26 ton.
Pemprov Jateng membentuk Forkomsanda untuk mencegah kebocoran data, memperkuat keamanan siber, dan menjaga layanan publik digital.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading mengalokasikan Rp15 miliar untuk korban bencana. Dana diprioritaskan bagi Pidie Jaya dan Gayo Lues.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.