Wacana Pemindahan Badak Jawa, DPR Minta Kajian Ilmiah Menyeluruh
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Ilustrasi. /Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo mendapatkan dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dari pemerintah daerah setempat sebesar Rp32,38 miliar.
BACA JUGA: Pemkab Kulonprogo Beri Dana Hibah ke KPU
Ketua KPU Kulonprogo Ibah Muthiah, Kamis, mengatakan anggaran hibah tersebut dibagi dalam dua tahap, yakni APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12,96 miliar dan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19,42 miliar.
"Kami telah diundang oleh Bappeda Kulonprogo soal penandatanganan berita acara kesepakatan pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Kulonprogo 2024," kata Ibah Muthiah di Kulonprogo, Kamis (18/5/2023).
Dia pun mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo yang memfasilitasi dengan baik mulai dari proses penyusunan anggaran hingga tertuang dalam berita acara penyerahan dana hibah pelaksanaan Pilkada 2024.
"Kami juga mohon maaf dalam komunikasi penyusunan anggaran ada yang kurang pas. Kami sangat berterima kasih atas dukungan pemkab dalam seluruh tahanan penyelenggaraan Pilkada 2024," tambah Ibah.
Penandatanganan berita acara hibah anggaran Pilkada Kulonprogo 2024 merupakan yang pertama di Yogyakarta.
Rincian anggaran Pilkada 2024 sejumlah Rp32,38 miliar ialah untuk persiapan dan pelaksanaan sebesar Rp10,19 miliar, operasional dan administrasi perkantoran senilai Rp6,71 miliar, kelompok kerja sebesar Rp285 juta, serta honor penyelenggara pemilu sebanyak Rp15,18 miliar.
"Dari total anggaran Pilkada 2024, paling banyak untuk honor penyelenggara karena sudah 46,9 persen; tapi dari komunikasi dengan Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) secara intensif cepat mengalokasikan anggaran," kata Ibah.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana berharap anggaran yang dianggarkan sebesar 40 persen APBD Tahun Anggaran 2023 itu dapat dikelola dengan baik.
"Jangan ada kesalahan administrasi menjadi kesalahan politis dan dibesar-besarkan menjadi kesalahan yuridis. Hal ini harus dicermati dan diantisipasi," kata Saktiyana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi VII DPR meminta kajian ilmiah menyeluruh terkait wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo demi keselamatan satwa.
Kemenhut menegaskan perlindungan Badak Jawa sebagai prioritas konservasi nasional setelah kelahiran anak badak kelima dari induk Desy.
DPR menyoroti SPPG yang belum optimal menyerap produk pemasok lokal dalam program MBG meski pemerintah melaporkan 58,2 juta penerima manfaat.
Polisi Malaysia menangkap pemilik kapal MT Global 168 yang digunakan menyelundupkan 1,16 ton ketamin ke perairan Tanjung Balai Asahan.
SMA PL Sedayu Bantul menurunkan seluruh foto Gibran Rakabuming Raka melalui seremoni sebagai bentuk penghormatan dan pendidikan karakter siswa.
DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan pembahasan mencakup 397 daftar inventarisasi masalah.