Tokoh Katolik dan Kristen di DIY Serukan Pemilu Damai dan Bermartabat

Harianjogja.com, SLEMAN—Tokoh Katolik dan Kristen di DIY mengikuti deklarasi untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang damai, bersih, berintegritas dan bermartabat di Kampus Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).

Rektor UAJY G. Sri Nurhartanto mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 harus bermartabat dan damai. Nur juga menyerukan agar seluruh pemimpin gereja untuk menolak adanya kampanye di rumah-rumah ibadah.

BACA JUGA: KPU Jogja Selesaikan Masalah RT 00 RW 00, DPT Ditetapkan

"Kalau ada caleg (calon legislatif) berkampanye di gereja, rumah ibadah, itu tidak boleh. Segera laporkan ke Bawaslu," katanya saat memberikan sambutan pada Seminar Menyambut Pemilu Damai dan Bermartabat di UAJY, Jumat (23/6/2023).

Selain bertentangan dengan UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, katanya, kampanye di gereja juga akan menimbulkan masalah politik identitas. Menurut Nur, munculnya politik identitas telah memecah belah hubungan keluarga, masyarakat dan bangsa karena perbedaan pilihan politik.

Untuk itu, lanjut Nur, masyarakat harus mampu menghadirkan Pemilu 2024 mendatang dengan bermartabat, bersih, damai dan menjauhi politik identitas. "Jangan ada lagi politik identitas seperti Pilkada yang terjadi di DKI Jakarta. Karena efek politik identitas itu akan memecah belah masyarakat seperti di Pilkada DKI Jakarta. Efeknya masih terasa sampai saat ini," kata Nur.

Adapun Deklarasi Pemilu Damai dan Bermartabat dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Adrianus Maradiyo, Pr dari Vikaris Episkopalis Jogja Timur, Pendeta Em. Bambang Sumbodo, M.Min dari Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia, AR Yudono Suwondo, Pr dari Vikaris Episkopalis Jogja Barat dan Pendeta Em. Agus Haryanto dari Badan Kerja Sama Antar Denominasi Kristen.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan yang menjadi pembicara pada seminar tersebut mengatakan, pelaksanaan Pemilu memang mengandung potensi konflik karena banyak kepentingan untuk meraih jabatan publik. Di sisi lain, resource yang diperebutkan jumlahnya terbatas.

"Maka pelaksanaan Pemilu perlu diatur untuk meminimalisasi potensi konflik. Termasuk menghadirkan penyelenggara Pemilu yang dipercaya, profesional, kredibel dan imparsial," katanya.

Untuk meminimalisir konflik, lanjutnya, maka peserta Pemilu harus bersaing secara sehat, bebas dan adil. Selain itu, pemilih juga diminta untuk lebih terdidik dan rasional. "Jangan termakan oleh info-info yang tidak valid kebenarannya. Sebab konflik muncul karena informasi yang tidak valid," katanya.

Sementara, Wakapolda DIY, Irjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan Polda DIY akan mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul dalam proses Pemilu mendatang. Oleh karenanya, lanjut Slamet, perlu ada kerjasama dengan seluruh pihak termasuk dengan kalangan umat Kristiani dan Katolik di DIY.

"Kami siap mengantisipasi gangguan-gangguan yang muncul dalam proses Pemilu. Tentu ini membutuhkan dukungan termasuk dari para romo dan pendeta yang di DIY," tandasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.