Sempat Melesat di Kualifikasi Moto3 Junior, Ramadhipa Raih 9 Poin
Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship, M. Kiandra Ramadhipa, tampil kompetitif sepanjang balapan
Ilustrasi Pemilu - Freepik
Harianjogja.com, BANTUL—Bawaslu Bantul terus mengawasi jalannya proses verifikasi administrasi dokumen bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Pemilu 2024 yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul. Dari hasil pengawasan dan catatan sementara Bawaslu mencermati ada bacaleg yang didaftarkan oleh dua partai politik (parpol).
Ketua Bawaslu Bantul, Harlina mengatakan saat ini catatan bacaleg yang didaftarkan lebih dari satu partai politik itu masih dalam proses verifikasi. Menurutnya, bacaleg tersebut sebenarnya sudah mengundurkan diri dari partai yang lama dan mau pindah ke parpol yang baru. Saat pendaftaran masih dalam proses pengurusan administrasi
“Sudah mengajukan pengunduran diri dari parpol pertama, tapi harus ada jawaban secara formal, ada pemenuhan syarat. Otomatis juga syarat dari partai baru. Tapi ini kan masih dalam proses verfikasi. Jika yang bersangkutan sudah mengurus syarat maka menjadi tidak ada persoalan karena ini kan masih proses verifikasi administrasi,” katanya, Rabu (12/7/2023).
BACA JUGA: Pemkab Dorong Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu
Harlina mengatakan catatan tersebut bukan temuan, melainkan baru sebatas hasil pengawasan dan catatan Bawaslu yang akan menjadi perhatian agar ditindaklanjuti oleh KPU. Pihaknya sudah menyampaikan catatan itu ke KPU agar dalam proses verifikasi bacaleg ini memahami apa yang menjadi persyaratan masing-masing bacaleg.
Selain catatan bacaleg yang didaftarkan dua parpol, Bawaslu juga mengingatkan agar komisioner KPU betul-betul mencermati syarat-syarat bacaleg, termasuk kelengkapan bacaleg mantan narapidana (napi) dan pegawai negeri sipil (PNS) aktif atau pihak-pihak yang diatur netralitasnya dalam pemilu.
Menurutnya persyaratan bacaleg tersebut akan menentukan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT). “Persyaratan ini menentukan DCS ke DCT disaat ada potensi syarat kurang lengkap nanti bisa jadi potensinya tidak ditetapkan jadi DCS, jika ditetapkan dan kurang syarat akan menjadi potensi sengketa proses,” jelasnya.
Lebih lanjut Harlina mengatakan temuan bacaleg yang diusung lebih dari satu partai merupakan hal yang lumrah dalam tahapan pemilu. Dalam pemilu sebelumnya Bawaslu juga pernah menemukan hal yang sama. Namun demikian karena catatan itu masih dalam proses verifikasi administrasi bacaleg sehingga masih bisa diperbaiki. “Meski ada perubahan saat administrasi dilengkapi ya sudah. Yang penting proses selanjutnya sesuai aturan main,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan pihaknya saa ini masih dalam proses verifikasi administrasi perbaikan terhadap bacaleg yang didaftarkan parpol. Verifikasi administrasi menjadi bagian dari prosedur yang harus dilakukan KPU. “Kalau dalam hal analis kegandaan ada bacaleg terbaca ganda ada mekanisme yang dilakukan KPU yang namanya klarifikasi. Dalam mekanisme kalirikasi itu kita bisa tahu yang bersangkutan dari partai mana,” katanya.
Menurutnya, perbaikan administrasi bakal caleg dalam proses verifikasi dokumentasi bacaleg masih dimungkinkan, bahkan partai politik masih bisa mengganti bacaleg selama belum ada penetapan bacaleg atau Daftar Calon Tetap (DCT).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pebalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) yang turun di ajang Moto3 Junior World Championship, M. Kiandra Ramadhipa, tampil kompetitif sepanjang balapan
BPBD Kota Jogja meningkatkan kesiapsiagaan musim kemarau 2026 dan mengimbau warga mewaspadai fenomena bediding serta risiko ISPA hingga kebakaran.
Harga BBM naik? Simak 10 tips hemat BBM untuk mobil matic, mulai dari menjaga tekanan ban hingga rutin servis agar konsumsi bensin lebih efisien.
Sejumlah pejabat Pemkab Sukoharjo pulang naik kereta usai diperiksa KPK terkait OTT yang menjerat Bupati Etik Suryani. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.
Korban tewas gempa Venezuela pada 24 Juni bertambah menjadi 4.333 orang. Lebih dari 18.000 warga masih tinggal di penampungan sementara.
Jamwas Kejaksaan Agung Rudi Margono memastikan Febrie Adriansyah diproses secara pidana dan etik. Status pemberhentian masih menunggu Keppres.