Perjalanan Politik Budiman Sudjatmiko, Dipecat PDIP karena Prabowo

Harianjogja.com, SOLO—Politisi muda Budiman Sudjatmiko resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan. Hal ini menandai perjalanan politik Budiman Sujatmiko di partai besutan Megawati Sukarno Putri itu berakhir.

Pemecatan dilakukan DPP PDIP merupakan buntut dukungan Budiman terhadap calon presiden (capres) Prabowo Subianto. "Betul, betul, betul. Sudah terima tadi jam 8 malam," ujar Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Dia mengaku terima dengan lapang dada. Pemecatan ini pun dibuatnya sebagai akhir sebuah periode. "Ya tentu sudah siap dengan tantangan-tantangan baru, dan saya mengalir saja bersama sejarah lah ya," jelas Budiman.

Ketika ditanya apakah tantangan baru itu berbeda jalan dengan PDIP, Budiman tak mau menjawab secara pasti. "Ya kita lihat nanti mudah-mudahan kita ada suatu yang lebih baik ya," katanya.

Perjalanan Politik Budiman Sujatmiko

Budiman Sudjatmiko sendiri dikenal sebagai aktivis 98 yang akhirnya bergabung dengan PDI Perjuangan setelah keluar dari penjara. Ia ditangkap atas dugaan makar di jaman pemerintahan Presiden Soeharto.

Diketahui, Budiman dan kawan aktivis 98 lainnya mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada 1996 untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Ke-2 RI Soeharto.

Dari situ, ia akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tudingan makar terhadap pemerintahan. Ia pun dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun.

BACA JUGA: Ini Langkah Budiman Sudjatmiko Usai Dipecat PDIP

Tak hanya itu, Budiman juga sempat dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Sejarah mencatat peristiwa tersebut dengan nama Sabtu Kelabu dan Kudatuli. Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Namun pada pemerintahan Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Budiman akhirnya dibebaskan dan hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun.

Keluar dari penjara, Budiman melanjutkan kuliahnya di luar negeri selama 4 tahun. Setelah kembali ke Indonesia, ia pun bergabung dengan PDIP dan berhasil masuk menjadi anggota DPR RI selama dua periode.

Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2004-2019 dari Fraksi PDIP. Selepas dari kursi anggota DPR RI pada 2019 lalu, pada 2021, Budiman ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi jabatan sebagai Komisaris Independen di PTPN V.

Namanya kian mentereng saat ia ikut menyusun Undang-Undang Desa dan mendirikan gerakan Inovator 4.0 Indonesia. Pada 11 September 2018, Inovator 4.0 Indonesia dideklarasikan dengan Budiman Sudjatmiko sebagai ketua umumnya.

Komunitas ini berisikan akademisi, ahli rekayasa, peneliti, programmer, seniman, dokter dan lainnya yang berhubungan dengan komputasi kuantum, rekayasa genetik, pertanian presisi, kecerdasan buatan, drone, otomatisasi, sumber energi terbarukan, pendidikan, manajemen talenta, dan sosial budaya untuk memicu lompatan Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0.

Budiman juga dikenal sebagai orang yang memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Desa hingga mendapat penghargaan dari pemerintah.

BACA JUGA: Terancam Dipecat PDIP Karena Memilih Prabowo Subianto, Segini Harta Budiman Sujatmiko

Selama menjadi anggota DPR RI, Budiman rutin melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Tahun 2014, Budiman pertama kali menjabat. Ia melaporkan hartanya sebesar Rp22 juta kemudian meningkat pada 2016 menjadi Rp651,8 jutaan.

"Tidak semua pejabat publik, misalnya anggota DPR hidup dalam kemewahan. Masih banyak menjalani hidup seperti umumnya. Jika sekarang saya sedang kredit rumah sederhana kan tidak bisa dikatakan hidup mewah?" tutur Budiman dikutip dari blognya, budimansujatmiko.net, Kamis (24/8/2023).

Budiman mengatakan, ia juga baru membeli mobil Toyota Innova dari gajinya sebagai anggota DPR beberapa bulan lalu. Mobil pertamanya semenjak menjadi pejabat publik pada 2009 inilah yang kerap ia gunakan untuk mengunjungi konstituen di daerah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com