Buruh Kawal 10 Isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono bertemu saat pemakaman Ani Yudhoyoni di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, Minggu (2/6/2019)./Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA—Hubungan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri sudah lebih dari satu dekade mengalami pasang surut.
Hubungan kedua petinggi partai tersebut mendapat sorotan jelang pemilu, termasuk Pemilu 2024 ini yang memunculkan wacana rekonsiliasi dari kedua mantan presiden RI itu
Partai Demokrat angkat bicara mengenai wacana rekonsiliasi antara SBY dengan Megawati Soekarnoputri menjelang Pilpres 2024.
Herman Khaeron selaku Ketua DPP Partai Demokrat mengakui bahwa hal tersebut telah menjadi pembahasan di internal partai, dan pihaknya tengah mengatur pertemuan antara dua mantan presiden itu.
"Ya, rencana [pertemuan] itu ada. Gagasannya sudah ada," katanya dalam acara HUT ke-22 Partai Demokrat di Jakarta Pusat pada Sabtu (9/9/2023).
Kesempatan ini menurutnya turut menjadi harapan bagi banyak masyarakat Indonesia, mengingat hubungan kurang harmonis antara keduanya pada masa lalu.
"Kalau memang terjadi rekonsiliasi antara Pak SBY dengan Bu Mega, tentu ini harapan seluruh rakyat Indonesia juga," lanjutnya.
BACA JUGA: Demokrat Dianggap Terlalu Reaktif terhadap Dinamika Pilpres
Hal serupa disampaikan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Dia mengatakan bahwa Demokrat sangat menginginkan adanya pertemuan itu, meskipun cenderung tak ingin diburu-buru.
"Ya tentu, kita ingin lah ada pertemuan itu. Tetapi bagaimanapun itu biarlah berproses, jangan didesak, jangan diburu-buru. Kedua-duanya tokoh bangsa," katanya dalam kesempatan yang sama.
Pertemuan antara SBY dan Megawati akan memberikan dampak pada masyarakat Indonesia hingga pelosok negeri.
Menurutnya, masing-masing tokoh sudah bisa banyak memberikan kebijakan dan kebijaksanaan bahkan sebelum bertemu.
"Apalagi kalau keduanya ketemu, bisa memberi sinyal-sinyal lain. Tetapi, menurut kami biarkan berjalan alami dan berproses apa adanya," pungkasnya.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.
KBRI Bangkok mengimbau WNI di Thailand memantau cuaca dan kondisi jalan untuk mengantisipasi banjir hingga 7 Oktober 2026.
Hashim mundur dari WIFI. Pengamat menilai Internet Rakyat dan pemanfaatan spektrum 1,4 GHz tetap berjalan sesuai komitmen perusahaan.
DPRD Kota Jogja mendorong pengembangan UMKM secara merata hingga tingkat kampung melalui promosi, pemasaran, dan dukungan berkelanjutan.
Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 99,1 juta jiwa pada 2026 dan ditargetkan mencapai 130 juta jiwa.
Buruh masih mengawal 10 isu dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mulai dari upah, PHK, outsourcing hingga JKP.