Pajak Penghasilan Toko Online Dimajukan 1 Oktober, Ini Penjelasan DJP
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Kampanye pemilu - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menggandeng perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengawasi potensi pelanggaran Pemilu 2024.
"Jogja ini kan kota pelajar, dalam partisipasi kita tidak bisa melepaskan dari peran perguruan tinggi dengan para dosen yang terdidik dan mahasiswa yang jumlahnya banyak," kata Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib di sela FGD penjajakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi di DIY, di Jogja, Selasa (26/9/2023).
Menurut dia, banyak program perguruan tinggi yang dapat dikerjasamakan untuk mendukung pengawasan dan antisipasi pelanggaran Pemilu 2024 mulai dari KKN tematik hingga program pengabdian masyarakat.
"Kami harapkan dengan program itu ada hal-hal konkret yang bisa dikerjakan mahasiswa dan dosen supaya bisa mengedukasi masyarakat terkait upaya pengawasan pemilu di lapangan," kata dia.
Bawaslu DIY, menurut Najib, memiliki keterbatasan personel sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, termasuk dari perguruan tinggi.
BACA JUGA: Tol Solo-Jogja Melayang di Atas Jalan Ring Road: Gunakan Teknik Bore Pile dan Sosrobahu
"Dalam konteks pengawasan kami terkendala personel maupun daya dukung. Sementara, pelanggaran pemilu pasti terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat pasti dekat dengan potensi pelanggaran dan dekat dengan fakta pelanggaran," ujar dia.
Menurut dia, masyarakat kerap kali menemukan indikasi pelanggaran di lapangan, sementara Bawaslu tidak menemukan karena saat muncul indikasi pelanggaran petugas dari Bawaslu tidak sedang di lokasi itu.
"Banyak program yang bisa dikelola dengan perguruan tinggi, lewat KKN tematik, magang, banyak hal yang lain. Kami harapkan didukung oleh masyarakat, khususnya perguruan tinggi, dalam konteks pengawasan pemilu," kata Najib.
Sejumlah kampus hadir dalam penjajakan kerja sama terkait pengawasan itu, antara lain UGM, UIN Sunan Kalijaga, UMY, ISI, UPY, UII, UAD, serta Universitas Sanata Dharma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
PPh marketplace dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. DJP menyebut keputusan itu diambil karena kesiapan teknis empat platform.
Arie Sujito menilai reshuffle kabinet Prabowo harus menjawab problem dan harapan publik, bukan justru memunculkan teka-teki baru.
DPRD Kulonprogo menyoroti kendaraan ODOL dan aktivitas pertambangan yang dinilai berdampak pada kerusakan serta usia pakai jalan.
Gebyar Inovasi Lumbung Mataraman digelar dua hari di Kulonprogo, mempertemukan 25 stan dan stakeholder pertanian DIY.
Pengajuan pengunduran diri Dukuh Krapyak Wetan, Bantul, belum memenuhi syarat. Pemkab menyebut hasil klarifikasi tak menemukan unsur tuduhan.
BPS Gunungkidul masih mengolah data Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 1.033 petugas dikerahkan dengan sekitar 385.000 responden sasaran.