Tingkat Kehadiran Pemilih Pilur di Bantul Jadi Bahan Evaluasi

Harianjogja.com, BANTUL— Tingkat kehadiran pemilih dalam Pemilihan Lurah (Pilur) serentak Kabupaten Bantul 2026 menjadi perhatian DPRD Bantul. Partisipasi pemilih di 30 kalurahan yang menggelar Pilur pada Minggu (4/10) tercatat tidak merata.

Ketua Komisi A DPRD Bantul, Jumakir, mengatakan terdapat wilayah dengan tingkat kehadiran pemilih mencapai lebih dari 80%. Namun, di sejumlah kalurahan lainnya, partisipasi pemilih hanya berada di kisaran 60%.

Menurut Jumakir, perbedaan tingkat partisipasi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan sebagian warga tidak menggunakan hak pilihnya.

“Ya, ini bagian-bagian evaluasi kita bersama nanti terkait dengan tingkat kehadiran itu penting,” kata Jumakir saat memantau pelaksanaan Pilur, Minggu (4/10).

Dia menyebut salah satu kemungkinan yang memengaruhi tingkat kehadiran pemilih adalah aktivitas warga di luar wilayah tempat tinggal. Sebagian masyarakat Bantul bekerja sebagai wiraswasta atau bekerja di luar daerah sehingga tidak semuanya dapat datang ke tempat pemungutan suara, meski hari pemungutan suara telah ditetapkan sebagai hari libur.

“Walaupun mungkin juga sudah ambil hari libur, mungkin masyarakat kita kan juga ada yang wiraswasta ataupun ada yang kerja di luar daerah. Itu makanya ini jadi bagian evaluasi kita bersama,” ujarnya.

Jumakir belum menarik kesimpulan mengenai penyebab rendahnya partisipasi di sejumlah wilayah. Menurutnya, data hasil pemungutan suara yang lebih lengkap perlu dilihat terlebih dahulu sebelum menentukan langkah perbaikan.

Dia mengatakan tingkat kehadiran pemilih di sejumlah kalurahan berada di angka sekitar 60%. Di sisi lain, terdapat wilayah dengan tingkat partisipasi yang lebih tinggi, bahkan mencapai sekitar 84,2%.

Perbedaan tersebut, menurut Jumakir, menjadi catatan penting dalam pelaksanaan Pilur serentak tahun ini. DPRD bersama Pemkab Bantul nantinya dapat menggunakan data partisipasi tersebut untuk melihat efektivitas sosialisasi dan persiapan pemilihan dalam menjangkau seluruh pemilih.

“Ini nanti menjadi evaluasi kita bersama, dari pemerintah daerah dan juga DPRD untuk meningkatkan terkait dengan partisipasi masyarakat kita. Karena memang ada yang 84,2 persen itu ada di Wonolelo, ada Sedayu sekitar 70 persen lebih, Ringinharjo, tapi ada yang sekitar 60-an, ada 52 persen kalau tidak salah,” katanya.

Jumakir menilai durasi sosialisasi juga dapat menjadi salah satu hal yang perlu dibahas dalam evaluasi. Jika diperlukan, pola dan waktu sosialisasi kepada masyarakat dapat diperbaiki sehingga informasi mengenai pemilihan lurah dapat diterima lebih luas.

“Kalau waktunya kurang lama umpamanya, paling tidak nanti ini juga bisa lebih lama, mungkin terkait dengan sosialisasi yang lainnya,” ujarnya.

Pilur Bantul 2026 digelar serentak di 30 kalurahan pada Minggu (4/10). Sebanyak 87 calon lurah mengikuti kontestasi tersebut dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 304.045 orang. Pemungutan suara berlangsung di 648 TPS yang tersebar di 30 kalurahan.

Selain mengevaluasi partisipasi pemilih, Jumakir menyebut pelaksanaan pemungutan suara secara umum berlangsung lancar. Ia memantau langsung sejumlah proses pemilihan dan melihat antusiasme warga tetap berjalan baik di sejumlah lokasi.

“Antusias warga masyarakat juga cukup baik terkait dengan kehadiran,” katanya.

Jumakir berharap siapa pun yang nantinya terpilih dapat menjalankan amanah masyarakat dan memimpin kalurahan sesuai kebutuhan warga. Menurutnya, hasil Pilur merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus diterima semua pihak.

“Siapapun yang terpilih, itulah yang akan membawa kalurahan mungkin delapan tahun,” ujarnya. (Advertorial)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.