KPK Dalami Penukaran 46.500 Dolar Singapura untuk Raja Juli Antoni
KPK mendalami penukaran 46.500 dolar Singapura yang diduga disiapkan Suhardiman Amby untuk Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus Kuansing.
Amnesty Internasional Indonesia menggelar diskusi agenda HAM di Jakarta, Sabtu (2/12/2023). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Harianjogja.com, JAKARTA—Amnesty Internasional Indonesia mendesak tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Presiden 2024 untuk melaksanakan tiga agenda terkait hak asasi manusia (HAM).
Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya menyebutkan tiga agenda HAM itu adalah perlindungan atas kebebasan berekspresi, pertanggungjawaban atas kekerasan aparat, serta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.
"Ini adalah tiga isu yang dibawa dalam agenda HAM ini. Bukan artinya tidak ada isu-isu lainnya yang lebih penting dari ini, semua isu Amnesty pantau," kata Ari dalam pembukaan acara Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM di Jakarta, Sabtu.
Ari menilai sejauh ini Pemerintah Indonesia masih gagal dalam melindungi, mempromosikan, dan menjamin hak asasi warga negara.
Sehingga, menurut dia, Pemilu 2024 dapat menjadi momen bagi masyarakat yang menginginkan perubahan atas permasalahan-permasalahan HAM menuju ke arah lebih baik.
"Kita akan punya presiden yang baru, yang akan memimpin selama lima tahun ke depan, tetapi apakah akan ada benar-benar perubahan?" tanya Ari.
Dalam diskusi tersebut, Amnesty menghadirkan tiga perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon peserta Pilpres 2024, di antaranya Anang Zubaidy dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); Munafrizal Manan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta Ifdal Kasim dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
BACA JUGA: Bertemu Sultan HB X, Tim Kemenkopolhukam Bahas Kasus Pelanggaran HAM Berat di DIY
Diskusi tersebut membahas mengenai visi dan misi peserta Pilpres 2024 terkait isu HAM, mulai dari rekam jejak para paslon, cara paslon menangani isu dan menuntaskan kasus HAM di masa lalu, hingga kebebasan berekspresi.
"Menurut catatan berbagai organisasi masyarakat sipil, kondisi HAM saat ini menurun. Masih banyak sekali hal yang perlu diperbaiki," jelas Ari.
Dia pun meminta pasangan calon yang akan terpilih nanti secara terbuka menyatakan komitmen mereka untuk melindungi, memastikan, dan memajukan HAM.
Selain itu, Ari juga meminta para paslon mencantumkan tiga isu tersebut secara konkret dalam program kerja mereka.
Sementara itu, mantan jaksa agung Marzuki Darusman yang juga hadir dalam acara tersebut berharap diskusi itu bisa memperlihatkan kepatutan hingga integritas para paslon terkait penanganan isu HAM, mulai dari soal kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.
"Dalam membicarakan masalah kemerdekaan, keadilan, dan kesetaraan; tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam realitas kita membicarakan tentang hal-hal yang aktual di Indonesia ini, yang mungkin pada tingkatan lebih sederhana," kata Marzuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami penukaran 46.500 dolar Singapura yang diduga disiapkan Suhardiman Amby untuk Raja Juli Antoni dalam penyidikan kasus Kuansing.
Polres Bantul kembali membuka layanan SIM Keliling untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C.
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Sleman kembali membuka layanan SIM Keliling.
Polres Gunungkidul kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini.
30 Juli: Hari Ikrar Pramuka, Hari Persahabatan Sedunia, Hari Anti Perdagangan Manusia, dan Hari Snorkeling. Simak sejarah dan makna peringatan ini!
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.