Pasangan Anies-Muhaimin Janjikan Indeks Demokrasi Indonesia Meningkat 7,50 Persen pada 2029

Harianjogja.com, JAKARTA—Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) menargetkan indeks demokrasi di Indonesia naik menjadi 7,50 pada tahun 2029.

Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas AMIN, Anang Zubaidy, mengatakan saat ini kondisi demokrasi di Indonesia memiliki masalah, khususnya dalam kebebasan berekspresi, terlihat dari nilai indeks demokrasi yang merosot.

"Pandangan Mas Anies tentang demokrasi, kalau kami masih menyebut Indonesia dengan Konoha, Indonesia dengan Wakanda, itu berarti ada masalah dengan kebebasan berekspresi," kata Anang dalam Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM oleh Amnesty Internasional di Jakarta, Sabtu (2/12/2023)

Berdasarkan catatan Timnas AMIN, pada tahun 2019 indeks demokrasi di Indonesia memiliki skor 7,03. Namun, pada tahun 2022, indeks demokrasi itu turun menjadi skor 6,71.

Terkait komitmen untuk menjamin demokrasi, lanjut Anang, hal itu bisa dilihat dari rekam jejak dari masing-masing capres dan cawapres, khususnya ketika mereka menjadi pejabat publik.

"Sehingga, masyarakat bisa menilai apakah visi dan misi itu betul-betul membumi dan akan diimplementasikan," katanya.

Anang menambahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memiliki program kerja Delapan Jalan Perubahan. Dari delapan jalan itu, katanya, salah satunya ialah mengenai kualitas demokrasi di Tanah Air.

"Salah satu jalan perubahan itu adalah memulihkan kembali kualitas demokrasi dan menjamin tegaknya hukum dan HAM (hak asasi manusia)," kata Anang.

BACA JUGA: Mahasiswa Jogja Kritisi Kondisi Demokrasi di Indonesia yang Tidak Baik-baik Saja

Sebelumnya, dalam diskusi tersebut, Amnesty Internasional Indonesia meminta seluruh pasangan calon peserta Pilpres dapat melaksanakan tiga agenda HAM, salah satunya yakni perlindungan atas kebebasan berekspresi.

Peneliti Amnesty Internasional Indonesia Ari Pramuditya menilai sejauh ini Pemerintah Indonesia masih gagal dalam melindungi, mempromosikan, dan menjamin hak asasi warga negara.

Sehingga, menurut dia, Pemilu 2024 dapat menjadi momen bagi masyarakat yang menginginkan perubahan atas permasalahan-permasalahan HAM menuju ke arah lebih baik.

"Kita akan punya presiden yang baru, yang akan memimpin selama lima tahun ke depan, tetapi apakah akan ada benar-benar perubahan?" ujar Ari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara