14 Kelompok di Gunungkidul Terima 41.000 Benih Lele dan Pakan
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
Rektor UII Fathul Wahid saat membacakan pernyataan sikap civitas academica UII tentang Indonesia Darurat Kenegarawanan di Auditorium KH Abdul Kahar Muzzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang No.14, Ngaglik, Kamis (1/2/2024)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, SLEMAN—Rektor UII Fathul Wahid mengajak seluruh citivitas academica kampus lain untuk serta ikut serta menegakkan demokrasi yang terancam di Pemilu 2024.
Rektor UII menyampaikan ajakan itu saat membacakan pernyataan sikap civitas academica UII berjudul Indonesia Darurat Kenegarawanan di Auditorium KH Abdul Kahar Muzzakkir di Kampus Terpadu UII di Jalan Kaliurang No.14, Ngaglik, Kamis (1/2/2024).
“Kemarin UGM dan sekarang di UII. Saya berharap kawan kampus lain juga menyerukan hal yang serupa,” kata Fathur menjawab pertanyaan Harianjogja.com, seusai pembacaan pernyataan sikap.
BACA JUGA: Petisi Bulaksumur, Akademisi UGM Sebut Jokowi Keluar dari Jalur Demokrasi
Menurut dia, gerakan seperti yang dilakukan UII tentang Indonesia Darurat Kenegarawanan muncul karena kampus selama ini diharapkan menjadi pengawal nurani bangsa Indonsia.
“Alasannya bukan apa-apa, tapi ini tanggung jawab sebagai anak bangsa,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan perilaku tanpa rasa malu. Hal ini ditandai adanya gejala penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
“Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara,” katanya.
Fathul mengungkapkan, demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Indikator utamanya adalah pencalonan wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini kontroversial hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anwar Usman, dilengserkan dari jabatan ketua.
“Kami berharap presiden bisa menjadi contoh yang baik bagi semuanya, tapi ternyata cenderung mendukung pasangan tertentu,” katanya.
BACA JUGA: Pemilu Indonesia Mirip Filipina, Dosen Fisipol UGM: Di Sini, Presiden Malah Cawe-Cawe
Gejala ini terlihat dari pernyataan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden yang ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan.
“Situasi di atas menjadi bukti, Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” katanya.
Berikut enam pernyataan civitas academica Universitas Islam Indonesia:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 14 kelompok masyarakat di Gunungkidul menerima 41.000 benih lele dan 1,26 ton pakan untuk meningkatkan produktivitas budidaya ikan.
Pemerintah mengembangkan GI-Tourism di Dieng dengan mengangkat kopi arabika, carica, dan purwaceng sebagai daya tarik wisata.
Pemda DIY menyiapkan Rp200 miliar dari Danais untuk melanjutkan pembebasan lahan JJLS Garongan-Palihan di Kulon Progo.
OJK memutuskan tidak menaikkan premi asuransi kendaraan bermotor pada 2026. Regulator meminta perusahaan menekan biaya akuisisi.
ASEAN mendorong percepatan ratifikasi perjanjian pusat pengendalian kabut asap lintas batas. Indonesia telah menindak perusahaan terkait karhutla.
Sebanyak 3.727 anak di Bantul tercatat tidak sekolah, tertinggi se-DIY. DPRD meminta Dikpora memvalidasi data dan memetakan penyebabnya.